Tanggapan Sylvi soal APBD DKI yang Naik Rp 1,53 Triliun dari Pokir DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, menanggapi soal naiknya APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1,53 triliun.

Kenaikan itu terjadi setelah Pemprov DKI Jakarta mengakomodasi pokok pikiran DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, pada masa terbuka saat ini, masyarakat bisa melihat pembahasan APBD antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan DPRD.

"Semuanya di-Youtube-in saja, seperti waktu rapim (rapat pimpinam) saya juga di-Youtube," kata Sylvi di Kemanggisan, Jakarta, Senin (19/12/2016).

(Baca juga: Hingga 15 Desember, Penyerapan APBD DKI Diperkirakan Capai 85 Persen)

Dengan begitu, kata dia, masyarakat bisa menilai siapa yang memihak rakyat, apakah DPRD DKI atau Pemprov DKI Jakarta. Keberpihakan itu, menurut Sylvi, bisa dilihat melalui pembahasan mata anggaran DKI Jakarta.

Ia juga berharap keterbukaan informasi itu bisa memberikan dampak positif bagi DKI Jakarta.

"Ke depan mereka (Pemprov dan DPRD DKI) akan melakukan kebijakan yang pas dengan rakyat," kata dia.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya menyampaikan, kenaikan RAPBD DKI 2017 hingga Rp 70,8 triliun terjadi karena adanya kenaikan pendapatan dari hasil pajak retribusi parkir dan PBB hingga Rp 530 miliar.

Kemudian, ada perkiraan sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Kenaikan pendapatan tersebut digunakan untuk menjalankan beberapa program.

(Baca juga: Ini Program-program yang Sebabkan Nilai RAPBD DKI 2017 Naik)