Djarot Sebut Gaji PPSU Kini Ditransfer, jika Tunai Khawatir "Disunat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membanggakan soal pelayanan publik di Pemprov DKI Jakarta yang sudah bebas dari pungutan liar (pungli) pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot. Kondisi itu disebut karena pembayaran pelayanan publik memakai sistem "online".

Djarot mencontohkan soal beberapa pelayanan publik yang membaik seperti retribusi pemakaman, penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan gaji petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Gaji PPSU langsung melalui transfer ke rekening dia, kalau enggak (transfer), "disunat" (dipotong)," kata Djarot di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

Menurut dia, sistem transfer itu bukan karena Pemprov DKI Jakarta tak percaya dengan warga. Namun, dia mengkhawatirkan warga lupa. Apalagi uang tersebut disimpan dalam bentuk tunai.

"Bisa lupa, bocor. Ada yang sengaja atau tidak," kata Djarot.

Wakil gubernur non-aktif DKI Jakarta itu mengatakan bagian dari transparansi di Pemprov DKI Jakarta. Adapun transpransi itu agar tak ada lagi korupsi di Pemprov DKI Jakarta.