Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumarsono Diskusi dengan Pengurus OSIS SMA Dalam Bus Wisata

Kompas.com - 20/01/2017, 12:14 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai pertanyaan disampaikan sejumlah pengurus OSIS SMA di DKI Jakarta saat bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Sumarsono bersama Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengajak perwakilan pengurus OSIS tingkat SMA untuk berdiskusi sambil mengelilingi Ibu Kota dengan menggunakan bus wisata milik PT Transjakarta, Jumat.

Aditya, siswa SMA 78 Jakarta, menanyakan anggaran yang diberikan Pemprov DKI Jakarta berupa bantuan operasional pendidikan (BOP). Menurut Aditya, BOP yang diberikan Pemprov DKI tak bisa menutupi kebutuhan kegiatan OSIS.

"Kami tidak punya anggaran jika ingin melakukan kunjungan banding ke sekolah lain," kata Aditya.

Seorang siswa lainnya, Zakaria, menanyakan izin pemungutan sumbangan ketika mengadakan kegiatan sekolah. Siswa SMA 77 itu menyatakan, ada ketakutan ketika panitia sekolahnya ingin mengumpulkan dana dalam bentuk sumbangan. Zakaria juga menanyakan izin dalam pemungutan infak.

"Kami cukup merasa takut melakukan pungutan. Sampai semua kegiatan pungutan sudah hilang," kata Zakaria.

Sopan menjelaskan, BOP yang diberikan Pemprov DKI telah mencakup kegiatan OSIS sekolah. Biaya itu termasuk dalam biaya peningkatan kualitas pendidikan. Pemprov DKI, kata Sopan, juga telah melarang sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.

Namun, hal itu akan kembali dikaji seiring tertibnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Aturan itu memperbolehkan sekolah melakukan penggalangan dana dalam bentuk sumbangan.

"Selama ini banyak orangtua yang ingin berpartisipasi untuk menyumbang. Kami akan pelajari lagi peraturan ini," ujar Sopan.

Sementara itu, Sumarsono mengatakan, sumbangan untuk infak diperbolehkan selama tidak ditentukan besaran sumbangannya. 

"Sepanjang tidak ada pemaksaan tidak masalah," kata Sumarsono.

Kompas TV Kebijakan Sumarsono Lebihi Wewenang?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com