Kontrak Ditandatangani Setelah 1,5 Tahun Pembangunan LRT

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan akhirnya menandatangani kontrak kerja sama pembangunan kereta ringan (light rapid transit/LRT) Jabodetabek dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, di Jakarta, Jumat (10/2). Penandatanganan dilakukan 1,5 tahun setelah peletakan batu pertama pembangunan LRT, 9 September 2015.

Penandatanganan kontrak dilakukan Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono dengan Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto.

Walaupun sudah ditandatangani, skema pembayaran masih belum ditentukan dan baru akan diputuskan satu bulan sejak penandatanganan kontrak.

"Skemanya masih dibahas pemerintah dalam hari-hari ini. Maksimal dalam waktu 30 hari sudah ditentukan skemanya. Nilai kontraknya Rp 23,3 triliun sudah termasuk PPN, tetapi belum termasuk bunga selama pendanaan," kata Prasetyo.

Seperti diketahui, pembayaran menjadi persoalan dalam pembangunan LRT oleh pemerintah pusat. Selama ini, pembayaran tahun jamak dengan APBN hanya berlaku untuk tiga tahun anggaran. Karena biaya pembangunan LRT sangat besar, yakni Rp 23,3 triliun untuk LRT Jabodetabek dan Rp 11 triliun untuk LRT Palembang, tidak mungkin dibayarkan dalam tiga tahun karena akan membebankan anggaran tahun berjalan.

Menurut Budi Harto, kontrak kerja senilai Rp 23,3 triliun itu untuk membiayai pembangunan LRT di tiga jalur, yakni Cawang-Cibubur, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Kuningan-Dukuh Atas.

Dijelaskan Budi, pekerjaan fisik LRT akan selesai akhir 2018 dan bisa dioperasikan pada Mei 2019.

Di dalam kontrak kerja itu, Adhi Karya baru ditunjuk sebagai kontraktor, belum ditunjuk sebagai investor atau operator. "Nanti kita tunggu pemerintah. Yang jelas pengalaman kita sebagai kontraktor," kata Budi.

Berdasarkan pantauan, Sabtu, sejumlah pekerja beraktivitas di sekitar pilar yang telah dibangun di rute Cawang-Bekasi Timur. Namun, sejumlah alat berat yang berada di lokasi tidak dioperasikan.

Aspek legal

Penandatanganan kontrak ini sangat penting karena akan memberikan aspek legal kepada kontraktor untuk mencari pembiayaan dalam membangun infrastruktur transportasi. Selama ini, dasar kerja Adhi Karya hanya Perpres No 98 Tahun 2015 dan Perpres No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan LRT di Jabodetabek.

Selama ini, kontrak belum dibuat karena di dalam kontrak harus tercantum tiga hal, yakni ruang lingkup pekerjaan, sumber dana dan pembayaran, serta jangka waktu pelaksanaan. Namun, karena masalah sumber dana dan pembayaran masih belum diputuskan, kontrak kerja baru bisa dilakukan sekarang. Itu pun keputusan mengenai skema pembayaran masih akan disusulkan satu bulan lagi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, perlu adanya alternatif pembiayaan pembangunan LRT Jabodetabek di luar APBN, misalnya dengan pembiayaan 100 persen melalui investasi sinergi BUMN atau pembiayaan 50 persen APBN dan 50 persen investasi sinergi BUMN. Selain itu, juga dibutuhkan ketersediaan listrik 100 MVA pada April 2019.

"Perkembangan dari pembangunan LRT di Jakarta dan Palembang tersebut terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan bahwa pembangunan LRT, khususnya di Palembang, harus selesai tepat waktu agar dapat digunakan sebagai fasilitas pendukung gelaran Asian Games 2018 yang sudah semakin dekat," ujar Budi Karya.

Alternatif moda

Pembangunan LRT ini juga diharapkan warga. Ridwan (28), warga Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berharap proyek LRT rute Cawang-Bekasi Timur segera rampung dan beroperasi. Dengan demikian, warga memiliki alternatif moda transportasi massal dari Bekasi menuju Jakarta. "Jadi kita enggak perlu pakai sepeda motor kalau ke Jakarta. Kalau naik kereta commuter line juga sudah padat sekali," ujar Ridwan. (ILO/ARN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Februari 2017, di halaman 26 dengan judul "Kontrak Ditandatangani Setelah 1,5 Tahun Pembangunan".