Djarot Sebut Tambahan Dana Asian Games Harus Dibahas Bersama DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, belum menerima informasi terkait pengajuan dana tambahan yang diminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk proyek Asian Games 2018.

Djarot menjelaskan, meski nantinya PT Jakpro mengajukan anggaran tambahan itu, Pemprov DKI harus membahasnya dengan DPRD DKI Jakarta untuk mengetahui apakah tambahan anggaran disetujui atau tidak.

"Saya belum baca suratnya. Untuk Jakpro ya kami bicarakan karena menyangkut dengan persetujuan DPRD," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017).

Djarot menuturkan, Pemprov DKI bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek Asian Games itu. Dia berharap seluruh kendala yang muncul tak memengaruhi proyek yang ditargetkan selesai pada akhir 2017.

"Untuk Asian Games, kami punya tanggung jawab utama untuk menyelesaikan venue di velodrome dan equestrian. Progresnya masih on schedule, sesuai target," ujar Djarot.

"Untuk LRT kan target kami 2018 ya sudah groundbreaking, sudah jalan. Tahun 2018 kami harapkan LRT sudah bisa dioperasikan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games," kata Djarot.

(Baca: Jakpro Butuh Dana Tambahan Rp 2,1 Triliun)

Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi mengatakan, pihaknya akan mengusulkan penambahan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 2,1 triliun.

Hingga saat ini, PT Jakpro sudah menerima PMP dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 4,45 triliun. Rinciannya, Rp 1,5 triliun pada APBD Perubahan 2015, Rp 1 triliun pada APBD 2016, dan Rp 1,95 triliun pada APBD 2017.

PMP pada tahun anggaran 2016 digunakan untuk membayar down payment (DP) kepada kontraktor pemenang proyek.

Total DP yang dibayar pada 2016 antara Rp 1,2 triliun-Rp 1,3 triliun. Anggaran itu untuk membangun tiga proyek Asian Games yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome, arena equestrian atau arena balap kuda, dan velodrom atau arena balap sepeda.