Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Anies-Sandi Bantah Isu Negatif soal Anies Saat Jadi Mendikbud

Kompas.com - 28/02/2017, 17:36 WIB
Jessi Carina

Penulis

Kompas TV Calon Gubernur DKI Jakarta nomer urut 3, Anies Baswedan lebih memilih mendatangi TPS 29 di Kalibatan Pancoran, Jakarta Selatan. Anies datang saat pemungutan suara sedang berlangsung, disaat bersamaan pasangan Sandiaga Uno ini bertemu dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno yang sedang memantau jalannya pemungutan suara ulang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar di media sosial pengakuan seorang pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan mengenai calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pengakuan itu dibantah oleh tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Anggota tim hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi, mengatakan, isu yang viral itu terkait posisi Anies saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami sampaikan, sudah ada pernyataan dari sumber utama yang diviralkan lewat whatsapp group adalah tidak benar," ujar Yupen di Posko pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Selasa (28/2/2017).

Yupen mengatakan, isu tersebut awalnya dimunculkan oleh Nina Kentjana yang bekerja di Inspektorat Jenderal Kemendkibud. Percakapan Nina dalam whatsapp group menjadi viral karena menyinggung soal Anies selama menjadi menteri.

Anies disebut mengangkat teman-temannya sebagai pejabat di kementerian itu. Selain itu, adik Anies disebut diberi kewenangan untuk mengelola kantin Kemendikbud.

Yupen mengatakan, mereka sudah mendapatkan surat permintaan maaf Nina terkait hal itu. Dalam surat pernyataan itu, Nina mengatakan apa yang dia sampaikan soal Anies adalah salah.

Anggota tim hukum lain, Arifin Djauhari, mengatakan, surat permintaan maaf itu sudah diterima oleh tim mereka. Mereka menerima permintaan maaf Nina dan menilai kasus ini sudah selesai.

"Karena sudah minta maaf, maka case closed," ujar Arifin.

Meski demikian, Wakil Ketua Tim pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik tetap merasa tidak terima dengan isu yang disebarkan Nina. Menurut dia, itu adalah cara-cara yang tidak bagus.

"Sudah viral baru deh minta maaf. Untung tim hukumnya baik hati, kalau saya maunya dilanjutkan nih," ujar Taufik.

"Saya kira masyarakat juga stop-lah perlakuan seperti ini. Main lah di pilkada dengan fair, jangan menodai demokrasi," kata Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com