KPU DKI: Netralitas Itu Pegangan Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta, Moch Sidik, memastikan KPU DKI Jakarta bersikap netral dalam menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sidik mengatakan, netralitas merupakan pegangan KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Pilkada.

"Itu pegangan kami sebagai penyelenggara untuk menjaga netralitas, independen, imparsial. Itu memang komitmen kami dan itu memang diatur di undang-undang," kata Sidik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/3/2017).

Sidik mengatakan, KPU DKI Jakarta tidak berpihak. Apabila ada petugas yang terbukti berpihak, KPU DKI Jakarta akan menindak tegas. Sidik mencontohkan empat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Jakarta Barat yang diganti karena terbukti menghadiri kampanye pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta. Petugas yang tidak netral dapat mencoreng nama KPU DKI Jakarta.

"(Petugas yang tidak netral) itu saya kira bisa membuat lembaga ini tidak dipercaya. Makanya itu pegangan kami bahwa penyelenggara itu memang harus netral, harus independen, tidak bisa diganggu gugat, itu sudah melekat," kata dia.

Apabila ada pihak-pihak yang menyebut KPU DKI Jakarta dan jajarannya tidak netral, Sidik meminta pihak tersebut membuktikannya.

"Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari luar, publik, kita buktikan saja, dibuktikan saja apakah ada misalnya mulai dari provinsi, kabupaten, kota, sampai bawah itu, yang ada bukti misalnya dia tidak netral," kata Sidik.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebelumnya mewanti-wanti jajaran KPU DKI Jakarta untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan pilkada di Ibu Kota.

"KPU harus berhati-hati. Saya ingatkan, jangan main api. Jangan 'membakar-bakar'. Jangan berpihak-pihak," ujar Oesman, Selasa (7/3/2017). Oesman mengindikasikan bahwa kecurangan pernah dilakukan KPU dalam pilkada sebelumnya. Dia pun meminta perkara tersebut menjadi pengalaman berharga bagi jajaran KPU DKI saat ini.

"Harus jalan on the track. Kalau yang lalu-lalu, sudah, ya jangan sekarang lagi," ujar Oesman.