JAKARTA, KOMPAS.com - Rahmat, warga Jalan Kalipasir, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mengeluhkan banyaknya pembangunan sekolah yang tak kunjung selesai.
Padahal, bangunan sekolah telah lama dirubuhkan. Hal itu membuat proses belajar dipindahkan ke tempat yang lebih jauh.
Aduan itu disampaikan dia saat calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi warga Kalipasir, Minggu (12/3/2017).
Rahmat mengatakan, hal itu membuat jarak ke sekolah menjadi semakin jauh dan biaya transportasi menjadi semakin mahal. Warga meminta solusi soal permasalahan itu kepada Anies.
"Sekolahan pada digusur, (kabarnya) ada 88 sekolah dibongkar tapi belum dibangun sampai sekarang. Sekarang sekolah di sini dipindahkan ke Salemba, ada yang ke Paseban untuk anak SD," ujar Rahmat.
Anies mengatakan tidak mengetahui penyebab hal itu terjadi. Namun, menurut dia, harusnya Pemprov DKI Jakarta menginformasikan kapan pembangunan akan selesai agar orangtua murid mendapat kepastian.
Selain itu, Pemprov DKI juga harus membahas lokasi pemindahan proses belajar mengajar bersama warga. Pemprov DKI, lanjut Anies, tampaknya tidak mengikutsertakan warga saat memilih lokasi sekolah sementara.
"Melakukan suatu kebijakan terutama soal sekolah, harus ada sosialisasi dengan musyawarah dengan warga terutama dengan orangtua. Misalnya harus pindah, disosialisasikan, dan diberitahu lebih awal karena tidak menimbulkan masalah," ujar Anies.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta sempat dicecar oleh DPRD DKI ksaat rapat evaluasi APBD DKI 2017 antara DPRD DKI dan Pemrov DKI.
DPRD kesal karena Dinas Pendidikan tidak memasukkan kegiatan rehab berat gedung sekolah dan kegiatan boarding school ke rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI 2017.
Adapun Dinas Pendidikan sebelumnya beralasan tidak dimasukkannya kegiatan itu karena tidak terlalu mendesak dan tidak menggangu kegiatan belajar mengajar.