Djarot Ingin "Pasukan Merah" Dilatih di Perusahaan Baja Ringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Djarot Saiful Hidayat melontarkan rencana yang akan dilakukan dalam program bedah rumah.

Djarot mengatakan sebelum nantinya terjun ke lapangan, para anggota "pasukan merah" akan diikutkan dalam pelatihan di perusahaan produsen baja ringan.

Menurut Djarot, rumah-rumah warga yang nantinya akan direnovasi dalam program bedah rumah akan menggunakan kerangka baja ringan. Dan menurut Djarot, butuh ketrampilan khusus untuk proses pemasangan bagian ini.

"Karena untuk masang baja ringan itu beda lho. Makanya dimagangkan di perusahaan baja ringan agar betul-betul pas, nanti direkrut, diseleksi dan diberikan pelatihan," kata Djarot saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (29/3/2017).

Baca: Taufik Pertanyakan Rencana Ahok Bentuk Pasukan Merah di Masa Kampanye

Pasukan merah diketahui adalah unit satuan petugas yang dibentuk dalam program bedah rumah. Menurut Djarot, jumlah yang akan direkrut nantinya mencapai sekitar 10-20 orang per kelurahan.

Menurut Djarot, dalam program bedah rumah, pasukan merah akan dibantu satuan petugas lainnya. Adapun pasukan merah akan lebih fokus pada pemasangan atap.

"Karena untuk bangun rumah kan enggak hanya atapnya doang. Tetapi juga lantainya, temboknya, MCK-nya kita bangun semua, termasuk pembongkarannya," ujar Djarot.

Pada program bedah rumah, rumah yang masuk kriteria layak direnovasi adalah rumah yang dinilai sudah tidak layak huni.

Baca: Ahok: Tukang Bangunan Harus Bersertifikat Sebelum Jadi Pasukan Merah

Seperti atap yang sudah bocor dan berada di lingkungan yang kumuh. Selain itu, warga yang menjadi pemilik rumah adalah warga yang tergolong tidak mampu.

Menurut Djarot, program bedah rumah merupakan salah satu upaya untuk merevitalisasi kampung kumuh. Ia mengaku hal serupa pernah dilakukannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar.

"Maka nanti bisa kita SK-kan yang kami kerjaan di Blitar. Semua rumah kumuh kita data dan langsung SK-kan lewat wali kota. Setelah itu baru dibangun secara bertahap di Jakarta juga seperti itu," ucap Djarot.