Sandiaga: Kalau KJP Plus untuk Beli "Make Up" Akan Kita Cabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno mengomentari pernyataan calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus yang digagasnya bisa ditarik tunai.

Sandiaga menjelaskan, nantinya penggunaan KJP plus tersebut akan diawasi menggunakan sebuah aplikasi atau mengajak peran serta masyarakat dalam pengawasannya.

Selain itu, kata dia, pemimpin harusnya bisa memberi kepercayaan kepada warganya dan bukan berperasangka buruk kepada warganya sendiri.

"Jadi kita berpikiran husnuzan untuk menebar semangat positif kepada keluarga yang tidak mampu, keluarga yang menghadapi musibah, kebakaran, kebanjiran. Mereka bisa mendapatkan kesempatan mengambil KJP Plus secara tunai," ujar Sandiaga di Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017).

Baca:Anies Sebut KJP Plus Jadi Solusi untuk Anak Putus Sekolah

Pria yang akrab disapa Sandi itu menambahkan, nantinya masyarakat akan dilibatkan dalam pengawasan KJP plus itu. Jika KJP plus itu disalahgunakan, Sandi menegaskan akan langsung mencabutnya.

"Kalau misalnya digunakan untuk beli motor, beli make up, itu kita akan tegas, akan kita langsung cabut (KJP plus)," ucap dia.

Selain itu, lanjut Sandi, program yang digagasnya ini berbeda dengan KJP Ahok. KJP plus nantinya akan diberikan kepada anak yang putus sekolah untuk mengejar paket A, B dan C.

"Jadi kita ingin mereka yang ada di luar sekolah, di usia 6-21 itu meneruskan pendidikannya agar mereka bisa menjadi tenaga kerja terampil," kata Sandi.

Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya menjelaskan beberapa hal saat melihat spanduk "Anies-Sandi Menang, KJP Tetap Ada" di Jalan Haji Syaip, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017) siang.

Baca: Anies Minta Ahok-Djarot Klarifikasi soal Isu KJP dan KJS Dihapus

Menurutnya, dana KJP tidak dapat ditarik tunai. Penggunaan KJP menggunakan transaksi non tunai. KJP Plus yang digagas Anies-Sandi dapat ditarik tunai. Perbedaan lainnya, KJP tak diperuntukkan bagi anak-anak yang putus sekolah.

"Kami mau dorong anak yang enggak sekolah supaya sekolah. Justru anak harus sekolah baru dapat (jaminan pendidikan), supaya anak itu terdorong sekolah," kata Ahok.

Menurut Ahok, bagi anak putus sekolah dan peserta paket A, B, C lebih baik melakukan usaha. Nantinya mereka dapat bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan berbagi untung sebesar 80:20.

"Perbedaan terakhir, kami punya kartu Jakarta One untuk gratis naik transjakarta, dan lain-lain. Kalau di sini (KJP Plus), KJP nya bisa (untuk keperluan lain)," kata Ahok.