Pemprov DKI Berencana Bangun RS Sumber Waras Tanpa Gunakan APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun Rumah Sakit Sumber Waras tanpa menggunakan APBD DKI.

Konsep pertama, pembangunan bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dia sudah bangun baru kita cicil bayar," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/5/2017).

(Baca juga: Djarot: Pembangunan Rumah Sakit Kanker di Sumber Waras Segera Dilanjutkan)

Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit dengan 2.000 ranjang dan apartemen ini lebih dari Rp 3 triliun. Menurut Ahok, BUMN bisa melakukan pembangunan itu.

Konsep kedua, pembangunan oleh pihak swasta. Namun, Ahok khawatir pembangunan oleh swasta akan membuat pemanfaatan sistem tanggungan semesta menjadi berkurang.

Adapun sistem tanggungan semesta merupakan program Pemprov DKI yang membebaskan biaya kesehatan warga yang menggunakan fasilitas kelas 3.

"Karena lebih cocok dengan BUMN, dia bangun kita bayar," ujar Ahok.

Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Namun, pembelian lahan ini sempat menimbulkan kontroversi. Pemprov DKI disebut membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

(Baca juga: Sandiaga Uno Ingin Pembangunan RS Sumber Waras Dilanjutkan)

KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.