Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertambahan RPTRA Dinilai Lebih Banyak dari RTH, Mengapa?

Kompas.com - 18/05/2017, 07:39 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertambahan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta berbanding terbalik dengan bertambahnya ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Padahal, Jakarta pada dasarnya membutuhkan lebih banyak RTH agar bisa mengatasi dua permasalahan utamanya, yakni banjir dan polusi udara.

Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, pertambahan RPTRA lebih banyak dibandingkan RTH karena pembangunan RPTRA yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tak terlepas dari bantuan pihak swasta.

"Jadi kenapa RPTRA bisa tambah banyak? Karena praktis itu sumbangan CSR bukan APBD jadi secara kinerja justru tidak ada pertambahan RTH," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (17/5/2017).

(Baca juga: Pengamat: Sejak Zaman Jokowi-Ahok Tidak Ada Penambahan RTH di Jakarta)

Nirwono juga mengatakan bahwa RPTRA bukan merupakan bagian dari RTH dan perlu dibedakan peruntukkannya.

Kemudian, Nirwono menyoroti faktor di balik sedikitnya pertambahan luas RTH. Sejauh ini, luas RTH di Jakarta kurang dari 10 persen.

"Kalau RTH harus sebagian besar dari APBD. Pembebasan lahan harus dari APBD karena itu dibeli dan dimiliki serta sertifikatnya atas nama Pemprov DKI jadi enggak boleh CSR," kata dia.

Diundang Sandiaga

Adapun Nirwono diundang wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno untuk berdiskusi soal RTH di Jakarta.

Atas undangan itu, Nirwono meminta kepada Sandiaga Uno untuk terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan tim sinkronisasi.

"Sebenarnya di tim sinkronisasi sudah ada Mas Marco (Kusumawijaya), teman dan kolega lama, yang sudah paham pemikiran dan se-ide dengan saya sejak di Green Map Jakarta 2010, lebih baik dia yang langsung menjelaskan ke Mas Anies dan Mas Sandi," kata Nirwono.

(Baca juga: Anies-Sandi Diminta Perbanyak RTH, Bukan RPTRA)

Menurut dia, yang lebih penting saat ini bagi warga Jakarta adalah komitmen dari gubernur dan wakil gubernur baru untuk benar-benar konsisten memperjuangkan RTH di Jakarta.

"Untuk itu program-program konkretnya saya tunggu dari mereka," ucap dia. 

Namun, jika ke depannya baik Anies maupun Sandi ingin bertemu dengan dirinya, Nirwono akan memenuhi undangan tersebut dan bersedia berbicara tentang seluk beluk RTH di Jakarta.

Kompas TV Terkait beredar kabar, lahan parkir dikuasai preman dan 5 mesin parkir meter hilang,

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com