Djarot Minta Masa Transisi Kepemimpinan di Jakarta Dikawal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI Jakarta dan tim sinkronisasi gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengawal masa transisi kepemimpinan di DKI Jakarta. Sebab, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 melibatkan dua kepemimpinan.

"Saya sampaikan bahwa di masa transisi seperti ini saya minta dikawal betul," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/5/2017).

Djarot akan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. KUA-PPAS akan selesai disusun sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada Oktober 2017.

Namun, setelah KUA-PPAS disahkan dan menjadi acuan untuk menyusun APBD 2018, APBD tersebut akan ditandatangani Anies-Sandi yang sudah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada waktu pengesahan anggaran tersebut.

Djarot meminta masa transisi ini dikawal agar penyusunan anggaran tersebut tidak menemui persoalan nantinya.

"Saya tidak mau apa yang masuk di KUA-PPAS sebagai penjabaran dari RKPD dan RPJMD itu kemudian dipersoalkan di kemudian hari. Saya tidak mau kalau sudah ditandatangani dan kalau terjadi apa-apa itu dipersoalkan, makanya harus clear," kata dia.

Agar penyusunan anggaran tidak dipermasalahkan, Djarot juga berencana mengundang Kemendagri untuk menjelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018. Djarot juga berencana mengundang pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi di DPRD.

"Kemarin sudah keluar Permendagri Nomor 32 yang baru. Kami akan undang dengan pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi supaya pemahamannya sama, supaya sama di dalam masa transisi," kata Djarot.