Tim Sinkronisasi: Masa Pak Gubernur Keluarkan Perda Berdasarkan Gosip

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Edriana Noerdin menyayangkan sikap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang berencana menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan penggunaan RPTRA sebagai lahan mencari jodoh.

"Masa Pak Gubernur (mengeluarkan Perda) berdasarkan gosip," ujar Edriana ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (7/6/2017).

Ia pun membantah pihaknya memasukkan program pencarian jodoh untuk warga jakarta melalui fasilitas umum tersebut.

"Tanya saja pada para SKPD, apakah rencana itu (pemanfaatan RPTRA untuk kegiatan mencari jodoh) kami bahas?" sebutnya.

Dia menambahkan, setiap program Anies-Sandi yang masuk dalam draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI 2018 telah melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

"SKPD kan yang berwenang menetapkan karena kami sudah konsultasi dan membahas bersama. Saya juga heran kalau sampai mau dikeluarkan Perda-nya," tutupnya.

Baca: Tidak Ingin RPTRA Jadi Tempat Cari Jodoh, Djarot Akan Ajukan Perda

Sebelumnya, Djarot berencana akan memperkuat aturan pengelolaan RPTRA dalam Perda. Perda tersebut juga untuk menjamin penggunaan RPTRA sesuai fungsinya.

"RPTRA tidak bisa digunakan sebagai tempat mojok untuk cari jodoh, enggak boleh ya, karena (RPTRA) itu untuk anak, untuk perempuan," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu.

Sebelumnya, usulan pojok taaruf awalnya dimunculkan oleh Sandiaga yang membuat program Kartu Jakarta Jomblo (KJJ). Saat itu, Sandiaga mengatakan akan merealisasikan rencana pojok taaruf melalui kegiatan yang akan dilakukan di RPTRA atau ruang publik lainnya.

"Nanti di RPTRA kan sudah dibangun, tetapi kurang kegiatan. RPTRA mungkin nanti bisa difasilitasi ada pojok taaruf," ujar Sandiaga.

Namun, mengenai pjok taaruf, Anies memastikan hal tersebut hanyalah guyon.

Baca: Sandi Minta Perbincangan soal Pojok Taaruf dan KJJ Disudahi