Kepala Disdik DKI Harap Pemberian KJP Tetap Non-tunai agar Mudah Dikontrol

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto berharap pemberian dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap dilakukan secara non-tunai. Sebab, jika pemberian dana secara tunai akan sulit dikontrol.

"Kami menginginkan berharap bahwa KJP tetap tidak tunai pemberiannya karena kontrolnya itu terlalu susah," ujar Sopan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (3/7/2017).

Saat dana KJP masih dapat dicairkan secara tunai, Sopan menyebut dana tersebut banyak disalahgunakan.

Namun, saat KJP hanya bisa dibelanjakan secara non-tunai, pengawasannya pun dapat dikontrol dan lebih baik.

Baca: Djarot Minta Pihak Toko yang Cairkan Dana KJP Dipolisikan

"Selama ini kan banyak report-report untuk beli bir-lah, beli apa-lah. Kalau kami bisa dengan apa yang selama ini sudah kami lakukan, kami pertahankan. Atau kalau ada perubahan yang tidak terlalu, enggak akan masalah," kata dia.

Apabila pada masa pemerintahan baru ada perubahan soal KJP, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membicarakannya dengan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya. Dia berharap hal-hal yang sudah baik saat ini tetap dipertahankan.

Baca: Selain Terima Dobel, Siswa Akan Bisa Cairkan Dana KJP Plus dan KIP

"Kalau ada perubahan, ya perubahan seperti apa. Misal contohnya, anak dari rumah naik angkot menuju transjakarta, kan itu butuh cash. Yang seperti itu nanti akan kami bicarakan," ucap Sopan.

Program KJP yang dapat ditarik tunai merupakan gagasan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Program tersebut diberi nama KJP Plus.