Kenaikan Jumlah Penerima KJP dan Tingkat Kemiskinan di Jakarta...

Total penerimanya mencapai 792.495 siswa. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, kenaikan jumlah penerima KJP menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI juga meningkat.

Dia pun menilai kenaikan jumlah penerima KJP itu justru bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Sebab, angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta saat ini cukup tinggi.

"Ada peningkatan (penerima) KJP 181.000 sekian. Berarti angka kemiskinan di DKI naik," ujar Syarif, Senin (21/8/2017).

Jawaban Djarot

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak mempermasalahkan adanya kenaikan jumlah penerima KJP pada 2017. KJP bertujuan untuk membantu anak-anak bersekolah.

Oleh karena itu, banyaknya penerima KJP menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta banyak membantu anak-anak tetap bersekolah. Selain itu, anak-anak penghuni rumah susun juga mendapatkan KJP.

"Bagi kami adalah semakin banyak dan itu semakin tepat sasaran, maka itu akan membantu mereka untuk tidak putus sekolah. Ini sasarannya untuk KJP," kata Djarot, Selasa (22/8/2017).

Baca: Djarot Ingin Sanksi Cabut BPJS dan KJP Diterapkan September

Menurut Djarot, tingkat kemiskinan di Jakarta di bawah 3,5 persen, paling rendah dibandingkan daerah lain.

Tingkat kemiskinan itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara indeks pembangunan manusia di Jakarta hampir 80.

Warga yang tidak mampu di Jakarta dan menerima KJP, kata Djarot, belum tentu dikategorikan sebagai warga tidak mampu di daerah lain.

Sebab, Pemprov DKI memasang standardisasi yang tinggi soal kemiskinan dengan tingkat kemiskinan di bawah 3,5 persen tersebut.

"Kalau tentang tingkat kemiskinan, Anda harus bisa bandingkan bahwa standar kami di sini cukup tinggi. Mungkin di sini mereka kami masukkan dapat KJP, tapi di daerah lain dia masuk golongan tidak miskin," ucapnya.

Salah sasaran

Meski tidak mempermasalahkan kenaikan jumlah penerima KJP, Djarot mengakui masih ada pemberian yang salah sasaran.

Dia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menganalisis dan kembali memverifikasi penerima dana KJP tersebut.

"Kami lihat juga ada beberapa yang menyimpang. Mereka mampu, tapi dapat (KJP), makanya kami lagi sisir datanya," kata Djarot.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto menyatakan, jumlah penerima KJP di Jakarta masih relevan bila dilihat berdasarkan data World Bank.

Baca: Disdik DKI Minta Warga Laporkan Penerimaan KJP yang Salah Sasaran

Menurut Sopan, jumlah penerima KJP saat ini sesuai dengan prosedur yang diajukan ke Dinas Pendidikan melalui sekolah tempat anak didik yang bersangkutan bersekolah.

"Data penerima KJP itu masih relevan karena justru rekomendasi World Bank lebih dari itu," ujar Sopan.

Para penerima KJP itu diseleksi melalui beberapa tahapan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima KJP.

Setelah sejumlah persyaratan dipenuhi, sekolah akan mendatangi rumah anak didik untuk menentukan apakah yang bersangkutan berhak menerima KJP atau tidak.

"Setelah itu, baru rekomendasikan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP nanti tinjauan lagi. Di situlah keluar surat keterangan tidak mampu," kata Sopan.

Dinas Pendidikan meyakini semua penerima KJP adalah warga yang berhak. Sopan meminta warga melapor apabila menemukan penerima KJP yang salah sasaran.

"Kalau memang yang bersangkutan itu tidak sesuai, laporkan saja, pasti kami akan copot itu, akan cabut KJP-nya," ujarnya.