Taufik: Mungkin karena Pak Djarot Mau Mundur, Cara Berpikirnya Juga Mundur

"Itu contoh kemunduran demokrasi menurut saya, kenapa enggak ada pemilihan langsung? Saya tahu, dari dulu pikiran itu sudah ada dari zaman Ahok yang mau dipilih Presiden," ujar Taufik, ketika dihubungi, Rabu (20/9/2017).

Djarot mengusulkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya kegaduhan di Jakarta selama proses pemilihan kepala daerah.

Terkait hal itu, Taufik berpendapat tidak pernah ada kegaduhan akibat pilkada. Setegang apapun proses pilkada, kata Taufik, tidak pernah menimbulkan kerusuhan. Taufik menilai alasan Djarot tidak mendasar.

(baca: Revisi UU Kekhususan DKI, Djarot Sarankan Gubernur Dipilih DPRD dengan Usulan Presiden)

Taufik mengatakan, sebenarnya dia setuju dengan revisi UU 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Sebagai Ibu Kota NKRI. Namun, hal yang direvisi lebih kepada posisi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota, bukan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah di Jakarta.

"Kok jadi malah mundur berpikirnya? Mungkin karena Pak Djarot mau mundur kali ya makanya berpikirnya mundur juga," sindir Taufik.

Taufik yakin usulan Djarot tidak akan disetujui ketika rancangan undang-undangnya sampai di DPR RI. Dia pun meminta Djarot tidak membuat kebijakan yang memicu perdebatan di akhir masa jabatan.

"Sudahlah, lebih baik khusnul khatimah, mundur dengan baik gitu lho," ujar Taufik.

(baca: Djarot: Gubernur DKI Jakarta Harus Selevel Menteri)