Djarot Sebut Penyerapan APBD DKI Lebih Baik Dibanding Tahun Lalu

Kondisi ini membuat Djarot yakin penyerapan anggaran hingga akhir tahun anggaran 2017 akan lebih baik dibandingkan 2016.

"Saat ini penyerapan anggaran sudah mencapai 44 persen, itu lebih tinggi daripada 2016. Target kami kalau ini berjalan terus, 2017 ini bisa mencapai lebih dari 85 persen. Kemarin 82,5 persen, ini pasti akan di atas 85 persen," ujar Djarot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/9/2017).

Djarot menuturkan, penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator dalam skema penghitungan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Baca: Evaluasi 5 Tahun, Serapan APBD DKI Rendah karena Pakai Pergub?

Hal itu bisa menjadi penyemangat PNS untuk menyerap anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD)-nya secara optimal.

"Itu bobotnya 20 persen lho, makanya kalau tingkat penyerapan anggaran SKPD-nya itu rendah, otomatis itu akan berkurang TKD-nya. Artinya, seperlima dari penghitungan TKD itu ditentukan oleh penyerapan anggaran," kata Djarot.

DPRD DKI Jakarta sebelumnya menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja daerah Pemprov DKI Jakarta pada semester I tahun anggaran 2017.

Dari anggaran Rp 63,61 triliun untuk belanja daerah pada 2017, yang terserap hingga semester I hanya Rp 16,1 triliun atau 25,31 persen.

"Kondisi ini mencerminkan kinerja anggaran yang jauh dari optimal," kata Sekretaris Fraksi PPP Belly Bilalusalam dalam rapat paripurna, Jumat (22/9/2017).

Anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun juga menyatakan hal serupa. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah dikhawatirkan menjadi beban gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Fraksi PKS cukup prihatin dengan realisasi belanja sampai semester I - 2017 yang baru mencapai 25,31 persen. Hal ini akan menjadi beban untuk gubernur baru yang akan memimpin Jakarta pada pertengahan bulan depan," tutur Yusriah.

Baca: Djarot Sebut Penyerapan APBD DKI 2016 Tidak Capai Target karena APBD-P Telat