Salin Artikel

Ketika Keberpihakan Anies-Sandi terhadap Buruh Dipertanyakan...

Anies menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Hal itu membuat para buruh kecewa karena awalnya mereka ingin UMP bisa ditetapkan pada angka Rp 3,9 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi ketimbang Anies-Sandi.

"Ternyata Ahok jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Berbagai kelompok buruh pun berencana akan demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini, Jumat (10/11/2017). Mereka akan memprotes keputusan Anies-Sandi terkait UMP 2018.

Tagih kontrak politik

Pada Sabtu (1/4/2017), kumpulan koalisi serikat buruh pernah mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Anies-Sandi yang ketika itu masih mengikuti kampanye.

Bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, tercatat ada 13 serikat buruh yang mendeklarasikan untuk Anies-Sandi, di antaranya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan serikat buruh maupun guru honorer, di antaranya Ketua KSPI Said Iqbal dan Ketua FSPMI Obon Tobroni.

Setelah penetapan UMP 2018 dilakukan dan tak sesuai harapan, kelompok buruh ini mengungkapkan adanya kontrak politik antara mereka dengan Anies-Sandi.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh, Pandapotan Hutagaol mengatakan, sebagian besar buruh memilih pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena adanya kontrak politik tersebut. 

"Saat ada kontrak politik tentang nasib kesejahteraan buruh, kami memerintahkan anggota kami untuk memilih mereka (Anies-Sandi pada Pilkada DKI). Tapi kenyataannya begini," kata Pandapotan.

Satu hal yang dianggap menyalahi kontrak politik adalah penetapan UMP DKI 2018 berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal itu menyebabkan besaran UMP menjadi Rp 3,648 juta.

Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

Keberpihakan kepada buruh

Benarkah ada kontrak politik itu?

Tadi malam Anies ditanya mengenai adanya kontrak politik antara dia dan para buruh. Jawaban Anies singkat, yaitu "tidak ada komentar dulu".

Namun, Sandiaga mengatakan keberpihakan mereka kepada buruh tidak perlu diragukan lagi. Sandi merasa mereka tetap berpihak kepada buruh meski penetapan UMP tidak sesuai keinginan mereka.

"Komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu all out, 100 persen non-negotiable," ujar Sandiaga, kemarin.

"Tidak ada yang bisa memecah hubungan baik ini antara kami dengan teman-teman serikat (buruh), karena kami mitra," tambah Sandi.

Menurut Sandi, intinya adalah UMP mereka tetap naik. Menurut dia, kenaikan UMP juga telah signifikan. Selain itu pemerintah juga berupaya memberikan tambahan insentif dengan cara menurunkan biaya hidup para buruh.

Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018. Selain layanan gratis transjakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan.

Buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar.

Menurut Sandi, UMP yang telah ditetapkan juga mengacu kepada survei kebutuhan hidup layak (KHL) seperti yang diinginkan buruh. Namun, survei KHL yang didapat memang rendah.

"Karena ekonomi kita sangat dalam keadaan yang penuh tantangan. Jadi tetap kami naikan cukup signifikan dan kami beri kompensasi dengan turunnya biaya hidup mereka," kata Sandi.

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/10/08101121/ketika-keberpihakan-anies-sandi-terhadap-buruh-dipertanyakan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E, Ada Parade Kendaraan Hias hingga Pertunjukan Seni Budaya

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E, Ada Parade Kendaraan Hias hingga Pertunjukan Seni Budaya

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Bisa Dikunjungi Gratis, Hanya Bayar Tiket Masuk Ancol

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Bisa Dikunjungi Gratis, Hanya Bayar Tiket Masuk Ancol

Megapolitan
Transjakarta Segera Uji Coba Mikrotrans Listrik pada September Mendatang

Transjakarta Segera Uji Coba Mikrotrans Listrik pada September Mendatang

Megapolitan
Partai Buruh 'Long March' ke Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Arah Bundaran HI Ditutup

Partai Buruh "Long March" ke Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Arah Bundaran HI Ditutup

Megapolitan
Sopir Taksi Cabuli Bocah di Kebayoran Lama, Pelaku Disebut Tak Ada Kelainan Seksual

Sopir Taksi Cabuli Bocah di Kebayoran Lama, Pelaku Disebut Tak Ada Kelainan Seksual

Megapolitan
LPSK Mengaku Tolak Amplop dari 'Bapak' Usai Bertemu Ferdy Sambo di Kantor Propam Polri

LPSK Mengaku Tolak Amplop dari "Bapak" Usai Bertemu Ferdy Sambo di Kantor Propam Polri

Megapolitan
Tertangkap Basah Hendak Curi Sepeda Motor Pedagang Bubur, Pemuda Ini Diamuk Warga

Tertangkap Basah Hendak Curi Sepeda Motor Pedagang Bubur, Pemuda Ini Diamuk Warga

Megapolitan
Pengakuan Satpam Kompleks Terima Rp 150.000 buat Tutup Portal Menuju Rumah Ferdy Sambo

Pengakuan Satpam Kompleks Terima Rp 150.000 buat Tutup Portal Menuju Rumah Ferdy Sambo

Megapolitan
Jejak Sopir Taksi yang Cabuli Bocah di Kebayoran: Sempat Pulang ke Rumah dan Bikin Korban Harus Diungsikan

Jejak Sopir Taksi yang Cabuli Bocah di Kebayoran: Sempat Pulang ke Rumah dan Bikin Korban Harus Diungsikan

Megapolitan
Indra Kenz Didakwa Rugikan 144 Korban Binomo dengan Total Rp 83 Miliar

Indra Kenz Didakwa Rugikan 144 Korban Binomo dengan Total Rp 83 Miliar

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuir Formula E Akan Dimeriahkan Lyodra hingga Armada Band

Jakarnaval 2022 di Sirkuir Formula E Akan Dimeriahkan Lyodra hingga Armada Band

Megapolitan
Sedang Bermain, Seorang Bocah Tercemplung ke Lubang 'Septic Tank' di Kalideres

Sedang Bermain, Seorang Bocah Tercemplung ke Lubang "Septic Tank" di Kalideres

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10.000 di Jakarta Hanya Berlaku lewat Aplikasi Jaklingko

Tarif Integrasi Rp 10.000 di Jakarta Hanya Berlaku lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Polda Metro Jaya Ungkan Ada Pohon Koka di Kebun Raya Bogor, tapi Sudah Mati

Polda Metro Jaya Ungkan Ada Pohon Koka di Kebun Raya Bogor, tapi Sudah Mati

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.