Kasudin KUMKMP: PKL Lokbin Jangan Terlalu Banyak Menuntut

Nuraini meminta PKL bersabar dalam menghadapi kondisi sepinya pembeli di lokasi itu. Selama ini KUMKMP Jakarta Barat terus bekerja untuk membantu PKL di lokasi itu.

"Temen-temen PKL binaan jangan terlalu banyak nuntut juga, karena semua Sudin (suku dinas) sudah banyak berupaya. Kondisinya kenapa enggak parkir ke Kota Intan karena parkir di Fatahilah lebih dekat. Tupoksinya sudah semua kalau kita, tinggal dishub terkait plangnya," kata Nuraini, Rabu (22/11/2017).

PKL yang biasa berjualan di sekitar kawasan Kota Tua direlokasi ke lokbin Taman Kota Intan atau Jalan Cengkeh, tak jauh dari Museum Fatahilah, sejak 5 Oktober 2017.

Lokasi relokasi itu memang tak jauh dengan lokasi wisata tetapi para pedagang mengeluhkan sepinya para pengunjung. Tidak adanya penunjuk arah menuju lokasi binaan diyakini sebagai salah satu penyebab sepinya pengunjung.

Nuraini mengatakan, akses dan pemasangan petunjuk arah merupakan wewenang Dinas Perhubungan. Pihaknya mengatakan telah berkoordinasi dengan Dishub.

"Kalau plang petunjuk tugasnya dishub bukan KUMKMP. Kalau kami pembinaan PKL-nya. Sudah disampaikan ke Dishub terkait itu," kata Nuraini.

Setelah berkoordinasi dengan Dishub, kata dia, pemasangan plang atau papan petunjuk arah menuju ke lokasi binaan baru akan dilaksanakan pemasangannya pada 2018 .

"Katanya anggarannya baru ada di tahun depan, 2018," ucap Nuraini.

Saat Kompas.com menyambangi lokasi binaan pada Selasa kemarin, tak hanya plang petunjuk yang dituntut para pedagang. Sedikitnya ada lima tuntutan yang dibacakan perwakilan pedagang di Lokasi binaan di Taman Kota Intan, Choirul Umam, dalam secarik kertas.

Pertama, para pedagang menginginkan Pemprov DKI membuatkan akses jalan menuju lokasi binaan. Selama ini, sepinya lokasi binaan dipercaya karena tidak adanya akses jalan menuju lokasi binaan.

Kedua, pedagang meminta Pemprov DKI membuatkan gapura sebagai identitas lokasi binaan, sehingga orang yang berada di kawasan Kota Tua tahu keberadaan lokasi binaan.

Ketiga, pedagang meminta Pemprov DKI menertibkan parkir liar yang ada di sekitar Kota Tua. Para pedagang menginginkan parkir kendaraan terpusat di lokasi binaan.

Keempat, pedagang meminta agar Pemprov DKI tidak tebang pilih dalam menertibkan para pedagang di kawasan Kota Tua. Sampai saat ini, masih ada PKL bebas berjualan di area yang sebelumnya dilarang oleh pihak Pemprov DKI.

Kelima, pedagang meminta Anies-Sandi untuk melihat secara langsung kondisi lokasi binaan.