Anies Bersyukur Ribuan Pasang Mata Pantau Rancangan Anggaran DKI

"Dalam perjalanan enam minggu ini, ada ribuan item dan alhamdulillah ada ribuan pasang mata yang ternyata ikut memperhatikan, ikut mencari di mana hal-hal yang tidak tepat," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/11/2017).

"Dengan begitu, kami bisa melakukan koreksi," tambah Anies.

Anies mengatakan, anggaran yang kini menjadi R-APBD disusun dalam proses yang panjang. Dia berterima kasih karena masyarakat Jakarta mengkaji kembali anggaran yang penyusunannya dimulai sebelum Anies menjabat. Anies berharap pembahasan anggaran tahun ini bisa lebih baik tahun depan.

"Karena kami tahu proses rancangannya panjang. Tidak sesuatu yang singkat dan ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan lebih baik pada tahun-tahun ke depan," ujar Anies.

Dalam penyusunan anggaran 2018,  Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 mulai disusun pada era Djarot Saiful Hidayat. Namun, sebenarnya DPRD DKI Jakarta mengembalikan draf KUA-PPAS tersebut setelah Anies-Sandi menjabat.

KUA-PPAS dikembalikan karena ketika itu belum ada program Anies-Sandi yang masuk. KUA-PPAS pun direvisi kembali. Anies dan Sandi memiliki kesempatan menyisir anggaran yang sebelumnya disusun pada era Djarot.

Setelah selesai direvisi, nilai KUA-PPAS bertambah dari Rp 74 triliun menjadi Rp 76 triliun. Kemudian draf tersebut dikirim ke Badan Anggaran DPRD DKI.

Setelah pembahasan anggaran selesai, nilai KUA-PPAS yang disepakati adalah Rp 77,1 triliun. Draf KUA-PPAS diparipurnakan menjadi R-APBD 2018.

Pembahasan R-APBD 2018 mendapat begitu banyak sorotan dari masyarakat. Satu per satu mata anggaran dikuliti untuk melihat keefektifannya.

Apalagi, ini merupakan R-APBD pertama Anies-Sandi. Adapun R-APBD DKI tahun 2018 Rp 77,1 triliun. Salah satu anggaran yang disoroti adalah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Rp 28 miliar.

Ada pula anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta Rp 620 juta. Anggaran lain yang disoroti adalah kenaikan anggaran Sekretariat Dewan dari Rp 126 miliar (dalam rencana kerja pemerintah daerah 2018) menjadi Rp 346 miliar (dalam R-APBD 2018).

Namun, dalam sebuah kesempatan, Sandi malah mengatakan beberapa anggaran dimasukan pada era Ahok dan Djarot. Padahal, sebenarnya Anies-Sandi sudah memiliki kesempatan merevisi anggaran pada tahap KUA-PPAS ketika DPRD DKI mengembalikan draf-nya.

Sandi sendiri mengaku sudah mengefektifkan anggaran yang disusun. Dia bahkan turut menyisir satu per satu mata anggaran.

"Oh, lihat dong (satu per satu), saya ini orang akuntan," kata Sandi.