Anies Hapus LPJ Operasional RT/RW, Sumarsono Ingatkan Kaidah Hukum Administrasi Negara

Sumarsono menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno, menyederhanakan format LPJ yang harus dibuat RT/RW daripada menghapusnya.

"(Sebaiknya) tetap ada LPJ, tetapi disederhanakan format dan tata caranya dengan tetap memedomani kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada," ujar Sumarsono melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).

Sumarsono mencontohkan, LPJ yang dibuat cukup satu lembar dan diserahkan kepada lurah setempat. Kuitansi-kuitansi yang menjadi bukti transaksi juga bisa dilaporkan secara digital.

"Lembarnya satu saja cukup via lurah dan bisa pakai e-mail. Kuitansi bisa di-upload dan dicek ke lapangan sejauh perlu," katanya.

"Teknisnya diserahkan ke pemda untuk mengaturnya. Yang paling memudahkan dan realistis, tidak memberatkan RT/RW," ucapnya.

Gubernur Anies berencana menghapus kewajiban RT/RW membuat LPJ dana operasional. LPJ dana operasional RT/RW itu akan diganti hanya dengan tanda terima.

Dia ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ.

"Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif," ujar Anies, Selasa (5/12/2017).