Melihat Upaya Sandiaga Raih Status WTP untuk DKI Jakarta

Tugas ini menjadi tantangan tersendiri bagi Sandiaga. Pasalnya, sudah empat tahun berturut-turut Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Salah satu penyebab gagalnya DKI mendapat status WTP karena pencatatan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang buruk.

Demi mencapai tujuannya, Sandiaga membentuk tim khusus untuk membahas langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meraih WTP. Tim tersebut menggelar rapat setiap Senin dan digelar di ruang rapat WTP, Gedung Blok G lantai 7, Balai Kota DKI Jakarta.

Pada Senin (11/12/2017) Kompas.com mencoba melihat proses jajak pendapat tim WTP dalam membahas pencatatan aset DKI Jakarta. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Achmad Firdaus, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi, dan jajaran PNS DKI.

Saat itu, Firdaus diminta memaparkan kerjanya terkait proses pencatatan aset DKI. Dalam paparannya, Firdaus juga menjelaskan beberapa temuan terkait pencatatan aset DKI yang pada akhirnya menjadi temuan BPK.

Kesalahan input

Sebelum organisasi BPAD dan BPKD DKI dipisah, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki aplikasi pencatatan aset daerah. Namun, aplikasi tersebut belum dapat melakukan validasi sebelum data terinput.

Salah satu contoh kesalahan input aset daerah melalui aplikasi tersebut terjadi tahun 2016. Ada aset yang tercatat senilai Rp 58 triliun, padahal jumlah aslinya Rp 5,8 miliar.

"Ini yang kami sempurnakan. Kalau dulu yang salah pencatatan seperti ini kebanyakan dari KIB (Kartu Inventaris Barang) tipe A, tanah. Yang Rp 58 triliun itu bentuknya sekolah, kelebihan nol dalam penginputannya," ujar Firdaus.

Firdaus menambahkan, temuan BPK menjadi landasan BPAD menyempurnakan aplikasi tersebut. Kini, ada fitur baru dalam aplikasi tersebut yang mengharuskan adanya validasi dari kepala SKPD sebelum aset terinput.

Pemanfaatan aset

Firdaus mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya memiliki aset yang cukup besar nilainya. Meski demikian, aset yang besar tersebut tak begitu berdampak pada pertambahan pemasukan daerah.

"Rp 421 triliun aset kita, kok enggak menghasilkan, (pendapatan daerah) Rp 1 triliun saja enggak masuk" ujar Firdaus.

Setelah berdiskusi bersama jajarannya di BPAD DKI, ia menemukan banyak potensi aset DKI yang belum digali manfaatnya.

Contohnya, ada 3000 menara seluler yang dipasang di aset DKI tapi tidak terikat perjanjian kerja sama (PKS), sehingga mereka hanya sebatas membayar retribusi. Lalu, ada juga reklame di jembatan penyeberangan orang (JPO) dan di aset lainnya.

Hal lain yang disoroti adalah gardu gardu listrik yang didirikan di sekolah atau kantor-kantor dinas di DKI.

"Memang kebijakan gubernur sebelumnya (Ahok-Djarot) kalau tiang listrik dibangun untuk kepentingan Pemda maka digratiskan, ini yang harus dilihat kembali," ucapnya.

Seharusnya, lanjut dia, ada mekanisme PKS tertentu yang mengatur penggunaan aset DKI, sehingga nantinya pengembang tak hanya diwajibkan membayar retribusi.

Jika Pemprov DKI membuat aturan mengenai PKS dengan pengembang, maka penggunaan aset-aset daerah tersebut dapat menjadi sumber pendapatan DKI Jakarta.

SKPD tak aktif mencatat

Sejumlah kepala SKPD DKI disebut lambat dalam melakukan pencatatan aset.

SKPD-SKPD yang lemah dalam pelaporan aset adalah penanggung jawab KIB tipe B, D, dan F yang berkaitan dengan aset peralatan mesin, jalan, dan konstruksi bangunan.

Awalnya, pencatatan ini dijadwalkan selesai pada Juni 2018. Sandiaga mengimbau agar pencatatan diselesaikan pada Maret 2018.

Sandiaga juga memerintahkan Saefullah untuk menerapkan pola hukuman dan penghargaan. Hal ini dilakukan agar para SKPD rajin melaporkan aset Pemprov DKI.

Pembahasan road to WTP telah memasuki minggu keenam. Pembahasan ini masih akan berlanjut di minggu-minggu selanjutnya setiap Senin. Warga Jakarta akan menyaksikan langkah Pemprov DKI Jakarta "menguliti" laporan keuangan demi meraih status WTP.