"Ini menunjukkan bahwa kita juga sudah kekinian banget, sudah zaman now. Ini Pemprov DKI zaman now. Kalau masih ada yang pakai cash, itu zaman old," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/1/2018).
Sandiaga bahkan mengklaim, di Indonesia, hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan transaksi secara non-tunai sepenuhnya. Tak ada lagi transaksi secara tunai di lingkungan Pemprov DKI.
"Saya dapat laporan bahwa Pemprov DKI menjadi yang pertama dan satu-satunya baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat yang sudah menerapkan transaksi non-tunai secara 100 persen," kata dia.
Menurut dia, banyak pemerintah daerah yang mengutus perwakilannya untuk mempelajari sistem penerapan non-tunai di Pemprov DKI untuk diterapkan di lingkungan pemda mereka.
"Jadi, ada 300 pemda sudah ngirim wakilnya di sini untuk belajar pengelolaan keuangan dengan cashless system," ujar Sandiaga.
Meskipun lingkungan Pemprov DKI Jakarta 100 persen menerapkan sistem non-tunai, namun penggunaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap bisa dicairkan. Alasannya, masih banyak kebutuhan yang harus dibayar secara tunai di luar lingkungan Pemprov DKI.
"KJP dicairkan itu begini, jangan salah diartikan. Ini (sistem non-tunai) konsolidasi dari seluruh keuangan Pemprov DKI, tapi yang kami temui di bawah, di lapangan itu ada kesulitan di mana KJP-KJP itu tidak bisa memberikan manfaat yang tepat bagi penerimannya karena banyak sekali kebutuhan mereka yang harus dibayarkan tunai," kata Sandiaga.
Sistem non-tunai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah dimulai sejak masa pemerintahan sebelumnya.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/15/14403001/sandi-ini-pemprov-dki-zaman-now-kalau-masih-pakai-tunai-itu-zaman-old