Anies-Sandi, Becak di Jakarta, dan Kebijakan yang Diragukan...

Menurut Anies, masyarakat terlalu membayangkan keberadaan becak nantinya akan mirip dengan beberapa puluh tahun lalu. Padahal hal itu keliru karena zaman sekarang banyak kendaraan alternatif yang bisa dipilih warga.

"Jangan membayangkan seperti tahun 80-an, 70-an yang belum ada ojek, belum ada taksi yang banyak, belum ada ojek online. Kita tuh melihat becak dengan memori kita dulu, padahal kita hidup di tahun 2018," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/1/2018).

Keberadaan becak sangat tergantung kepada jumlah permintaan di masyarakat. Kata dia, permintaan terhadap becak saat ini paling banyak di kampung-kampung. Misalnya digunakan oleh warga yang habis belanja ke pasar.

Ada juga yang menggunakannya sebagai sarana antar jemput anak sekolah. Oleh karena itu, ketersediaan becak akan banyak di tempat-tempat itu.

Becak tidak akan merambah ke jalan-jalan besar. Sebab masyarakat memiliki moda transportasi alternatif untuk menuju tempat yang lebih jauh.

"Kalau orang mau bepergian jauh pasti milihnya apa? Kalau dia sendirian ya naik moda yang lain. Nah (becak) ini yang pakai siapa sih? Umumnya di kampung-kampung itu yang kami pantau," kata Anies.

Becak sesungguhnya telah lama dilarang di Jakarta. Pada kenyataannya becak masih ada walau sering jadi sasaran operasi penertiban petugas Satpol PP.

Diragukan

Anies sendiri tidak mau ambil pusing dengan pro kontra tentang ini. Menurut dia hal semacam itu wajar terjadi dalam sebuah kebijakan. Dia sendiri merasa tak hanya ini kebijakannya yang diragukan sejak awal.

Anies menyebut program rumah DP Rp 0 juga awalnya sempat diragukan. Program itu dinilai tidak akan bisa terwujud. Namun pada akhirnya Anies dan Sandi membuktikannya dengan melakukan groundbreaking rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa.

Seperti program DP Rp 0, Anies yakin kebijakan soal becak akan bernasib sama. "Bahkan kami percaya nanti ketika kebijakannya (operasional becak) sudah muncul, persis seperti DP 0. Banyak sekali yang menganggap (DP 0) itu enggak bisa jalan, itu problematis. Nanti kami akan muncul dengan kebijakan lengkap, nanti baru kami umumkan," ujarnya.