Akhirnya Dinas UMKM DKI Sepakat Mapolres Jakpus Dibangun di Lenggang Kemayoran

Irwandi mengatakan, kesepakatan itu didapatkan karena Irwandi melihat sendiri kondisi Mapolres Jakarta Pusat yang dinilai tak laik lagi untuk dihuni pihak kepolisian.

"Ya kami kasih (lahan) yang tengah enggak apa-apa, ya mengalah karena ada kepentingan yang lebih besar. Kantor Polres jelek banget. Saya rapat di Polres Kemarin terus Pak Kapolres bilang ini (Mapolres) kecil banget. Wah, kasihan bagusan Mapolsek lagi," ujar Irwandi kepada Kompas.com di Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018).

Irwandi mengatakan, lahan yang dipakai untuk membangun Mapolres Jakarta Pusat berada di tengah kawasan Lenggang Jakarta Kemayoran.

Saat ini lahan tersebut ditempati sejumlah pedagang seperti pakaian, sepatu, peralatan musik, serta pedagang non kuliner lainnya.

Irwandi mengatakan akan segera mencarikan tempat baru bagi mereka agar bisa kembali berusaha. Pihaknya telah menemui para pedagang, mereka bersedia untuk dipindahkan.

Untuk pedagang kuliner yang berada di pinggir Lenggang Kemayoran, belum direncanakan untuk dipindahkan. Ini karena pembangunan masih difokuskan pada lokasi yang berada di tengah Lenggang Kemayoran. Rencanya groundbreaking akan dilakukan pada Maret 2018.

"Rencananya Maret sudah bangun, kami akan carikan lokasi. Katanya ada lahan milik PPK Kemayoran 1.000 meter dekat sana. Kalau pedagang yang dipinggir ya dibiarkan dulu, nanti kan yang bekerja di sana kan butuh makan dan sebagainya," ujar Irwandi.

Sebelumnya Irwandi sempat menyayangkan sikap manajemen Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), selaku pemilik lahan yang mengizinkan lahan tersebut dibangun Mapolres Jakarta Pusat.

Irwandi mengatakan, telah membuat perjanjian kerja sama (PKS) peminjaman lahan dengan PPK Kemayoran dari 2016-Juni 2019.

Manajemen PPK Kemayoran mengatakan selain karena pembangunan Mapolres Jakpus yang telah direncanakan cukup lama, pihaknya menuding adanya pungutan yang dilakukan Pemprov DKI.

Padahal lahan tersebut disewakan PPK Kemayoran secara gratis. Adapun Irwandi sempat mengakui adanya retribusi di kawasan itu, sebelum akhirnya dia mengklarifikasi pernyataanya sendiri.