Koalisi Pejalan Kaki Minta DKI Tinjau Ulang Rencana Bangun Kios di Trotoar

Alfred khawatir pembangunan kios-kios itu menyalahi aturan pembangunan trotoar yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat.

"Yang perlu dicatat oleh Pak Gubernur (Anies Baswedan) dan timnya di Pemprov DKI Jakarta, apakah penambahan-penambahan yang di luar utilitas itu yang diatur Kementerian PUPR itu diperbolehkan atau tidak?" kata Alfred, Rabu (7/3/2018). 

Alfred menyatakan, tak masalah apabila pembangunan kios-kios tersebut diperbolehkan. Ia juga tidak mempersoalkan keberadaan titik-titik pertunjukkan seni dan budaya yang rencanaya akan tersebar di sejumlah titik di sepanjang Sudirman-Thamrin.

"Kalau spot budaya saya kira kan ini tidak permanen. Di luar negeri banyak juga teman-teman yang akustikan dan yang lain-lain yang memang tidak mengganggu," kata Alfred.

Alfred memastikan, Koalisi Pejalan Kaki akan selalu mendukung program pemerintah yang memberikan fasilitas bagi pejalan kaki seperti trotoar, zebra cross, dan jembatan penyeberangan orang.

Selasa kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan konsep penataan trotoar di sepanjang Sudirman-Thamrin. Dalam paparannya, Anies menyebut trotoar akan dilengkapi sejumlah kios yang menjual kebutuhan-kebutuhan pejalan kaki seperti karcis transjakarta.

Ia menegaskan tak ada pedagang kaki lima yang nanti dapat berjualan di sepanjang trotoar.

"Trotoar sepanjang Sudirman-Thamrin bukan tempat berjualan PKL, di sini tempat untuk pejalan kaki. Tidak ada yang lain," kata Anies kemarin.