Bertemu Amin Subekti, Mantan Direktur PLN yang Dipilih Anies-Sandiaga Jadi Ketua TGUPP

Dia adalah Amin Subekti, mantan Direktur PLN periode 2014-2017.

Kompas.com berkesempatan menemui Amin bersama anggota TGUPP lain, Totok Amin, di ruang kerja mereka, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Amin menceritakan dirinya dipercaya menjadi Ketua TGUPP sejak akhir Januari 2018.

"Saya dipilih karena apa, itu saya enggak tahu. Pokoknya suatu ketika diajak bicara kemudian ditanya kesediaannya untuk me-lead teman-teman yang sebagian ini, kan, sudah datang duluan ini," ujar Amin.

Saat Amin menduduki posisi Ketua TGUPP, susunan anggotanya sudah ada.

Amin mengatakan, ada 25 orang yang tergabung dalam tim percepatan pembangunan.

Tim ini merupakan tim yang berbeda dengan bidang lain seperti Komite Pencegahan Korupsi dan harmonisasi regulasi.

Amin tidak hanya memimpin tim percepatan pembangunan, melainkan juga menjadi ketua TGUPP.

"Mengoordinasikan TGUPP keseluruhan. Karena, kan, ada TGUPP pencegahan korupsi, Mas Bambang (Bambang Widjojanto) ketuanya, ada 7 orang (anggotanya). Ada komite harmonisasi regulasi itu Pak Rikrik (ketuanya)," katanya. 

"Kalau di percepatan pembangunan sendiri, selain saya, ada 25 orang," tambahnya. 

Tugas

Tim percepatan pembangunan yang diketuai Amin sehari-hari bekerja di ruangan yang biasanya menjadi ruang kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Ruang kerja itu telah disulap menjadi kantor bersama antara TGUPP dan Sandiaga.

Ruangan itu menjadi tempat Amin menjalankan arahan-arahan Anies dan Sandiaga.

Amin menjelaskan apa saja tugas yang akan dan sedang dijalankan. 

Kata Amin, salah satu tugas TGUPP adalah menyerap aspirasi masyarakat.

Kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu diterjemahkan ke dalam bahasa birokrasi agar sesuai program yang dikerjakan SKPD DKI. 

TGUPP juga bisa menjadi penghubung antara Anies-Sandiaga dan jajaran SKPD.

Artinya, TGUPP bisa membantu menerjemahkan apa yang ingin dikerjakan Anies-Sandiaga kepada SKPD.

Begitu pula sebaliknya, SKPD bisa mengetahui lebih detail kebijakan seperti apa yang dimaksud Anies dan Sandiaga.

"Dalam satu kata, tugas kami adalah sebagai katalis," ujarnya.

"Di situ melibatkan komunikasi top down, kadang-kadang yang dikatakan gubernur apa, SKPD mau mengetahui lebih jauh apa. Seperti halnya SKPD mungkin punya concern yang ingin disampaikan ke Pak Gubernur, tetapi tidak bisa sewaktu-waktu. Kami bisa jadi katalis untuk komunikasi yang baik," tambahnya. 

Anggota TGUPP lain, Totok Amin mengatakan, kerja TGUPP seperti memeriksa leher botol.

Terkadang ada saluran yang mampet yang harus dibereskan agar aliran lancar.

"Kalau enggak ada salurannya, bikin salurannya," ujar Totok.

Sebab, Anies dan Sandiaga tidak mungkin menangani segalanya seorang diri.

Sementara proses yang ada di SKPD seringkali panjang.

Berbeda dengan TGUPP bidang lain, tim percepatan pembangunan ini memiliki cakupan masalah yang lebih luas.

Mereka tidak hanya fokus membahas masalah korupsi atau regulasi seperti di TGUPP bidang lain.

Amin mengatakan, timnya bisa membahas segala kebijakan. Mulai dari program prioritas rumah DP 0 rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan lain-lain.