Sandiaga Pastikan Ada Anggaran untuk KONI DKI, tetapi...

Namun, pencairan dana tersebut masih terkendala masalah administrasi.

"Sekarang sebetulnya dananya sudah ada di tempatnya Pak Ratiyono (Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda), tetapi menunggu konfirmasi dari cabang olahraga dan memastikan by name, by address kepada atlet yang tepat, betul-betul nama dan rekeningnya terverifikasi," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).

Sandiaga menambahkan, jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun 2020, para atlet menjadi rebutan.

Atas dasar itu, Sandiaga meminta Disorda dan KONI DKI Jakarta memenuhi kebutuhan para atlet agar mereka tidak membela provinsi lain di PON Papua 2020.

"Saya pengalaman mengurus atlet. Kalau atlet sudah berlatih, tetapi ongkosnya tidak diganti dan gajinya tidak dibayarkan yang pasti (atlet) akan sangat kecewa dan ditampung provinsi lain," ucapnya. 

Jelang pelaksanaan PON 2020 di Papua, KONI DKI dipusingkan seretnya dana pembinaan yang berimbas pada banyaknya atlet yang berpindah ke daerah lain.

Hal itu diungkapkan Djamhuron dari KONI DKI dalam acara rapat kerja Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (Raker Prov PRSI) DKI.

Dia menyebutkan, ketiadaan anggaran dari APBD DKI 2018 telah membuat beberapa cabang olahraga harus merogoh kocek sendiri sebagai dana operasional.

"Bukan hanya PRSI, tetapi juga wushu, karate dan terbang layang yang harus menggunakan biaya sendiri untuk ikut kejurnas," kata Djamhuron.

Menurut Djamhuron, KONI DKI tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah dana ini.

"Kami sendiri harus membiayai operasional KONI dengan biaya pribadi, bahkan sampai menggadaikan tanah," ujarnya.