"Nggak bisa kami bangun rusunami (rumah susun sederhana milik), makanya kami bangun rusunawa (rumah susun sederhana sewa) aja. Kalau yang untuk dijual itu bisanya lewat BUMD," kata Agustino di Balai Kota, Rabu (11/4/2018).
Agustino mengatakan, untuk program rusun DP Rp 0, Pemprov DKI hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 6,25 triliun untuk pengadaan lahan selama lima tahun dan Rp 13,1 triliun untuk menalangi DP selama lima tahun.
BUMD yang diberi tugas untuk membangun rusun DP Rp 0 didukung pemda dengan menginbrengkan atau memberikan lahan milik daerah untuk BUMD yang ditugasi.
"Tanahnya nanti dialihkan jadi aset BUMD," ujar Agustino.
Dalam draf Raperda RPJMD 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan akan memenuhi 250.000 unit kebutuhan rumah warga Jakarta. Bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun 14.564 unit rusunawa selama lima tahun ke depan.
Untuk rumah DP Rp 0, ada 9.772 unit rusunami yang akan dibangun BUMD bagi warga dengan penghasilan Rp 4-7 juta. Sebagian besar rusunami diharapkan bisa dipenuhi swasta.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/11/20224901/dki-bangun-rusunawa-karena-tak-bisa-bangun-rusunami