Mengembalikan "Car Free Day" ke Tujuan Semula....

Pasalnya, kegiatan yang sudah berusia belasan tahun itu disusupi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat politis.

Pada 29 April lalu, kegiatan politis itu berujung pada sebuah peristiwa dugaan intimidasi oleh sejumlah relawan sebuah kubu terhadap orang lain yang dinilai berseberangan dalam politik.

Peristiwa tersebut rupanya mengusik para inisiator kegiatan CFD, yaitu Ari Mochamad dan Ahmad Safrudin. Ari menyatakan, hak masyarakat untuk memperoleh ruang publik terambil akibat adanya kegiatan politik di arena CFD.

"Pelaksanaan CFD pada tanggal 22 dan 29 April 2018 telah direbut dari posisi CFD sebagai ruang publik yang harmonis, tempat beraktivitas olahraga, bersosialisasi, dan media kampanye lingkungan hidup," kata Ari di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2018).

Ari mengaku khawatir apabila kegiatan politik praktis dibiarkan dalam arena CFD, maka hal itu dapat memecah belah masyarakat.

Ia menilai, arena CFD seharusnya menjadi wadah dalam melakukan high politics, bukan low politics yang memperebutkan kekuasaan. Artinya, arena CFD dimanfaatkan untuk mempromosikan program-program pemerintah kepada masyrakat.

"Poinnya adalah bagaimana menjadikan car free day sebagai arena untuk memobilisasi lalu memperoleh input perspektif masyarakat terkait gagasan-gagasan yang ada," katanya.

Untuk itu, Ari mengajak instansi-instansi Pemerintahan untuk memanfaatkan arena CFD. Menurutnya, arena CFD adalah wadah promosi yang sangat murah.

"Kementerian gunakanlah, itu biaya yang paling murah lho. Tidak perlu membuat kaos, tidak perlu membuat iklan di TV, tapi rutin menggunakan CFD," katanya.

Sementara itu, inisiator lainnya, Ahmad Safrudin meminta Pemerintah melalui Polisi dan SKPD terkait untuj mengambil langkah tegas bila ditemukan kegiatan politik praktis di arena CFD.

"Kita sepakat kalau CFD itu tempat yang harus netral dari politik praktis. Jadi kalau begitu cepat saja (ditindak), tidak usah segan-segan diamankan dengan cara yang persuasif," kata Safrudin.

Ia juga meminta para politisi untuk dapat memberi contoh bagi masyarakat untuk tidak memanfaatkan kegiatan CFD sebagai wahana kampanye politik.

"Juga mengedukasi kepada parpol pendukung dan konstituennya untuk tidak tidak memanfaatkan area netral seperti CFD untuk kampanye dukungan atau penolakan terhadap kandidat tertentu," katanya.

Kegiatan ekonomi

Selain kegiatan politik, menjamurnya para pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan kawasan CFD juga menjadi sorotan para inisiator CFD.

"CFD ini sebetulnya bukan sunday market sehingga tidak dapat dengan bebas digunakan untuk kegiatan berdagang," kata Ari.

Tidak hanya PKL, kemunculan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran juga dianggap mengganggu kenyamanan para pengunjung CFD.

Ari menuturkan, kegiatan-kegiatan bisnis itu juga melanggar norma ketertiban, kenyamanan, dan estetika karena tak sedikit yang meluber sampai ke badan jalan.

"Bahkan amat sangat mengabaikan hak-hak orang lain yang sedang bersepeda, berjalan kaki, joging, dan kegiatan lainnya yang menjadi tujuan CFD," katanya.

"Dinas UKM itu sudah enggak kurang-kurang kita kasih saran. Coba kita plot dari Patung Arjuna sampai ke Patung Pemuda, kira-kira yang potensial untuk UKM di mana saja," kata Safrudin.

Safrudin mengusulkan, sentra kaki lima bisa ditempatkan di jalan-jalan yang terhubung dengan Sudirman-Thamrin. Sebut saja Jalan Sunda, Jalan Teluk Betung, dan Jalan Gresik.

Ia menambahkan, para PKL yang hendak berjualan di sana juga diseleksi dan didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah membludaknya jumlah PKL.

"Harus pakai interview juga, mendaftar dan interview. Interview itu sederhana saja, agar mereka taat azas kebersihan dan keteraturan," kata Safrudin.

Ari dan Safrudin mengatakan, kegiatan CFD diinisiasikan sebagai sebagai wadah masyarakat dalam mengakses ruang publik untuk kegiatan olahraga, seni budaya, dan lingkungan hidup.

Safrudin berharap, ada langkah kongkrit dari Pemerintah untuk mengembalikan kegiatan CFD ke tujuan semulanya itu.

"Sudah seharusnya Presiden mengawal langkah Gubernur DKI Jakarta dalam mengembalikan CFD ke khittah-nya," katanya.