Lurah Cilandak Barat Merevisi Surat Edaran soal Pengumpulan Zakat

Dia menyebut, patokan Rp 1 juta itu merupakan inisiatif pihak kelurahan yang mulanya untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di Cilandak Barat.

Revisi surat edaran juga termasuk soal denda Rp 1 juta jika map untuk pengumpulan zakat itu hilang.

Agus mengaku akan mengikuti ketentuan Kepala Bazis DKI Jakarta Zahrul Wildan yang menyatakan tidak ada denda, cukup memberikan keterangan kehilangan dari polisi.

"Kalau kata Pak Zahrul enggak ada (denda), ya saya ikuti. Makanya saya revisi ini," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (3/6/2018).

Revisi surat edaran itu akan disebarkan kembali ke RT-RT pada hari ini.

Agus menyampaikan, ketentuan denda yang tercantum dalam surat edarannya bertujuan untuk mendisiplinkan para ketua RT se-Cilandak Barat.

Dia khawatir dana yang terkumpul disalahgunakan, mengingat hal tersebut pernah terjadi di wilayah lain.

Lagipula, Agus menyebut, dulu memang ada ketentuan denda bagi RT yang menghilangkan map untuk pengumpulan zakat tersebut.

"Mengenai denda bila map GAR tersebut hilang sebesar Rp 1 juta, sebagai upaya antisipasi agar tidak disalahgunakan dan untuk tercapainya penerimaan zakat, infak, dan shadaqoh di kelurahan Cilandak Barat," kata Agus.

Kepala Bazis DKI Jakarta Zahrul Wildan sebelumnya menyampaikan, tidak ada ketentuan RT harus membayar denda Rp 1 juta apabila map untuk mengumpulkan zakat itu hilang.

RT yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan bahwa map tersebut hilang. Bahkan, jika diperlukan ada surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian.

"Kalau (map) hilang yang penting ya buat aja laporan kehilangan, takutnya disalahgunakan. Buat aja laporan kehilangan (dari) polisi memang benar-benar hilang," kata Zahrul.