Anies Copot Tiga Kepala Dinas di DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot tiga kepala dinas di DKI. Pencopotan dikabarkan dilaksanakan pada Jumat (8/6/2018) siang. 

Mereka yang dicopot yakni Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan, serta Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Indrastuty Rosari Okita.

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membenarkan pencopotan ketiganya secara dadakan ini.

"Jadi, sudah ada keputusan dari Pemprov, Pak Gubernur, bahwa ada tiga unit SKPD kami melakukan penyegaran," kata Sandiaga, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6/2018).

Sandiaga enggan menjelaskan penyebab ketiga pejabat itu dicopot. Dari informasi yang beredar, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Bowo Irianto akan menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Asisten Deputi Lingkungan Hidup Blessmiyanda menjabat Plt Kepala BPBBJ.

Sandiaga tak menjelaskan secara rincin, namun memastikan pergantian tiga pejabat ini akan diumumkan resmi usai Lebaran mendatang.

"Pemberitaan ini akan full diumumkan setelah Idul Fitri 21 Juni, tentunya kita akan highlight siapa yang ditunjuk, siapa pelaksana tugasnya," ujar Sandiaga.

Ketiga pejabat yang diganti ini telah disorot kerjanya dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto misalnya, dikritik gara-gara kegagalannya menyediakan mebel untuk sekolah-sekolah yang baru direnovasi.

Sopan juga sempat kerepotan setelah mengedarkan surat keputusan mencabut kewajiban imunisasi bagi peserta didik baru di tingkat SD.

Adapun Kepala Dinas Perumahan Agustino diminta dicopot oleh Wakil Ketua DPRD M Taufik dan beberapa anggota DPRD lain, karena dianggap tak mengerti soal program rumah DP 0.

Anies juga sempat ingin "menyelentik" Agustino, lantaran merasa Agustino tak bisa menjelaskan program rumah DP 0 ke awak media.

Kemudian Kepala BPBBJ Indrastuty, ketidakhadirannya di rapat DPRD membuat Komisi D mengirim surat ke Anies agar Indrastuty dicopot.

Indrastuty dianggap kurang baik melakukan lelang untuk berbagai program pembangunan sehingga banyak proyek terlambat dan serapan anggaran rendah.