Lulung Akan Tinggalkan PPP, Apa yang Sesungguhnya Terjadi?

"Sama ya perjuangannya sama. Berbasisnya sama. Jadi perjuangannya sama. PAN adalah partai istiqamah," ujar Lulung

Dipecat PPP

Lulung sebelumnya terlibat konflik dengan PPP. PPP yang diketuai Djan Faridz memecat Lulung dari keanggotaannya di PPP. Saat itu Lulung menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW PPP) DKI Jakarta

Pemecetan itu disampaikan Djan Faridz dalam konferensi pers yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP PPP) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada 13 Maret 2017.

Alasan pemecatan Lulung dan sembilan anggota PPP lainnya terkait sikap dan pernyataan dukungan yang berbeda dengan PPP pada  Pilkada DKI Jakarta 2018. Saat itu Lulung mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sedangkan PPP versi Djan Faridz mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Lulung kemudian mempertanyakan alasan pemecatannya. Dia menilai pemecatan itu tidak memiliki alasan jelas.

Lulung mengatakan, tidak ada pemberitahuan atau teguran dari DPP PPP terkait tuduhan dirinya tak patuh pada perintah partai.

Menurut Lulung, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, proses pemecatan itu harus melalui surat teguran I, II, dan III.

Lulung menyayangkan sikap Djan yang mengumumkan pemecatannya sebagai kader PPP kepada media. Lulung merasa kredibilitasnya dirusak karena Djan mengumbar masalah tersebut.

"Yang sudah disampaikan Pak Djan Faridz selaku ketua umum memang tidak jelas, tentangnya disampaikan. Artinya begini, saya diberhentikan dari Ketua DPW PPP DKI karena saya tidak patuh menjalankan perintah DPP. Perintahnya apa tidak jelas," ujar Lulung, saat konfrensi pers di Kantor Fraksi PPP, Gedung DPRD DKI Jakarta, pada 14 Maret 2017.

Diajak pindah partai

Lulung mengatakan, banyak partai politik mengajaknya pindah partai. Namun, Lulung menolak tawaran itu karena masih merasa menjadi kader PPP, partai yang  membesarkan namanya.

"Enggak (tidak pindah partai), tadi guru saya ngomong, 'jangan Pak Haji Lulung, istiqomah saja. Alhamdulillah saya tetap istiqomahwalaupun banyak teman-teman partai (menawarkan pindah partai). 'Pak lulung welcome', yang saya tidak sebut satu persatu. Saya tidak akan mengkhianati partai ini karena saya sadar sekali saya dibesarkan oleh partai ini," ujar Lulung.

Ia membenarkan kabar dirinya akan bergabung ke PAN. Kepindahannya karena ia kecewa terhadap PPP yang tak memberinya posisi.

Lulung menyebut intrik saat Pilkada DKI yang didahului dengan dualisme di tubuh PPP harusnya sudah selesai.

Ia merasa seharusnya posisinya sebagai pimpinan di DPD DKI Jakarta dikembalikan. Ia masih ingin tetap di DPD demi menjaga suara PPP dan 10 kursi di DPRD.

Keputusan Lulung memilih PAN lantaran merasa PAN mirip seperti PPP.

Lulung belum bisa memastikan kapan akan pindah ke PAN. Ia masih membuka kemungkinan tetap bertahan di PPP.

"Kalau sekarang saya nggak diberikan ya sudah. Saya cari jalan sendiri," ujar Lulung.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membenarkan, Lulung bakal menjadi kader PAN.

"Insya Allah, H Lulung akan jadi kader PAN dalam waktu dekat ini," ujar Eddy saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin lalu.

Hanya cari alasan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Ahmad Baidowi menganggap Lulung hanya mencari-cari alasan untuk hengkang dari PPP.

Pertama, ia menyoroti pernyataan Lulung yang menyatakan bahwa rencana hengkangnya itu lantaran PPP telah meninggalkan umat muslim. Baidowi membantah anggapan itu.

Kedua, hengkangnya Lulung dari PPP karena tak lagi mendapatkan jabatan sebagai Ketua DPW DKI Jakarta.  Baidowi menegaskan, jabatan itu tidak diberikan lagi kepada Lulung bukan karena masalah Pilkada DKI 2017. Hasil Musyawarah Wilayah PPP DKI Jakarta menetapkan Abdul Azis sebagai Ketua DPW DKI Jakarta.

Ketiga, sebenarnya kepengurusan PPP saat ini sudah menawarkan sejumlah posisi buat Lulung. Mulai dari tidak diganti sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, hingga akan dijadikan salah satu pengurus harian DPP PPP yang membidangi pemenangan Pilkada DKI Jakarta dan Banten.

"Bahkan, Sekjen PPP Arsul Sani sendiri yang menawarkan hal tersebut. Terus terang untuk saat ini kalau jabatan Ketua DPW DKI tidak bisa dipenuhi, karena tidak memungkinkan secara politik atau etika," ujar Baidowi.