Sanksi untuk Polisi yang Tidak Netral pada Pilkada 2018

"Berkaitan dengan kegiatan Pilkada tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan sudah mengirimkan surat telegram kepada jajarannya bahwa kepolisian netral. Seandainya ditemukan ada petugas kepolisian tidak netral ada sanksinya," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/6/2018).

Argo melanjutkan, sanksi yang akan diterima oleh polisi yang tak netral akan berupa demosi atau penurunan jabatan hingga sidang etik.

"Kami lihat sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan," sebutnya.

Ia meminta masyarakat berperan aktif dalam pengawasan Pilkada dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran dang dilakukan pihak manapun.

"Jadi untuk anggota di TPS itu sudah jelas jadi tugasnya adalah mengamankan TPS di luar garis. Nanti kalau dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meminta bantuan kepolisian baru nanti akan masuk. Anggota tidak mencatat berapa jumlahnya tapi mengamankan TPS-nya, wewenang mengamankan saja," paparnya.

Argo mengatakan, sebanyak 29.000 personel Polda Metro Jaya turut mengamankan Pilkada Jawa Barat pada Rabu (27/6/2018).

"Dari 14.000 lebih TPS (tempat pemungutan suara) yang ada untuk anggota yang bertugas sendiri ada 29.000. Jadi nanti 2 personel dalam 1 TPS, kemudian 4 anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) kemudian juga ada panitia dari KPU ada di masing-masing TPS," ujarnya.

Argo melanjutkan, dalam operasi yang dinamakan Operasi Mantab Praja Jaya ini pihaknya akan melakukan pengamanan bersama-sama dengan stakeholder lainnya

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menambahkan, pengamanan ini akan dilakukan di wilayah-wilayah di Jawa Barat yang masih masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya.