Polri Imbau Tak Demo Selama Asian Games, Ini Kata Koordinator Aksi Ojek Online

"Kami berharap (pemerintah) selesaikan masalah yang kami tuntut, jangan mempermasalahkan demonya," kata Igun kepada Kompas.com, Kamis (19/7/2018).

Igun mengatakan, setiap warga negara mempunyai hak menyampaikan pendapat dan telah diatur dalam undang-undang.

"Ini, kan, namanya mengemukakan pendapat. Hal itu juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum," ujarnya. 

Ia mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari demo-demo yang sudah digelar sebelumnya.

Tuntutannya masih sama, yakni menuntut pemerintah segera menerbitkan payung hukum ojek online.

"Tuntutannya masih sama seperti demo sebelumnya yaitu mengembalikan tarif seperti dulu dan segera diterbitkan payung hukum bagi para ojek online. Tahun 2012-2015 tarif per kilometer itu Rp 3.000, sekarang diturunin jadi Rp 1.200 per kilometer," kata Igun.

Igun berharap persoalan ojek online dapat diselesaikan sebelum perhelatan Asian Games.

Dengan demikian, para pengemudi ojek online tidak perlu melakukan aksi unjuk rasa. 

"Kami menginginkan pemerintah itu punya kekuatan (government power) untuk bisa mengatur permasalahan yang dihadapi ojek online saat ini. Apabila government power tidak juga bisa melakukan penyelesaian sampai Asian Games, maka people power yang akan turun," ujarnya. 

Sebelumnya, Polri meminta semua pengemudi ojek online tak mengedepankan kepentingan kelompok dan pribadi. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya ancaman aksi unjuk rasa saat pembukaan Asian Games 2018.

"Ini (Asian Games) adalah perhelatan akbar menjaga nama baik bangsa dan negara," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Kabiropenmas) Divhumas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal di Jakarta.

Polri, kata Iqbal, akan mencoba melakukan komunikasi dengan komunitas ojek online terkait rencana unjuk rasa saat pembukaan Asian Games 2018.

Polri siap menjadi jembatan antara pengandara ojek online dengan sejumlah instansi, seperti Kementerian Perhubungan atau pemerintah daerah.

"Jadi, selama Asian Games ini diimbau tidak ada demo," kata Iqbal.