Ketua IDAI: Aturan Baru BPJS Kesehatan Akan Turunkan Hak Hidup Bayi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan pembatasan jaminan pada bayi baru lahir yang tercantum pada Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan.

Aman mengatakan, dengan aturan itu, resiko kematian bayi akan meningkat. 

"Kalau ini diberlakukan, hak hidup untuk bayi akan berkurang. Yang jelas kami tidak akan bisa menurunkan angka kematian bayi kalau peraturan ini tetap diterapkan," ujar Aman, dalam konfrensi pers di Kantor PB IDI Pusat, di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Jumpa pers itu digelar untuk menanggapi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aman mengatakan, dalam aturan baru itu, diasumsikan bahwa bayi di dalam kandungan akan lahir normal sesuai dengan pemeriksaan saat masih dalam kandungan.

Itu mengapa hanya ada satu paket fasilitas kesehatan yang bisa dipakai dalam aturan baru ini. Padahal, kata Aman, resiko bayi melahirkan secara sesar bisa saja terjadi.

Dari pengertian IDAI, paket ini hanya memfasilitasi kelahiran normal, bukan kelahiran yang membutuhkan penanganan khusus. "Paketnya ini mempersulit kerja dokter," ujar Aman.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Budi Wiweko mengatakan, aturan baru tersebut sangat kontradiktif dengan upaya mengurangi kematian bayi dan ibu.

"Karena diperhatikan adalah kendala biaya, tapi tidak memperhatikan kendali mutu. Bahwa setiap kehamilan pada dasarnya beresiko. Apapun bisa terjadi walaupun dikatakan ibu diperiksa hamil normal, tapi dalam detik-detik terakhir bisa saja terjadi masalah," ujar Budi.

Dalam aturan ini, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya.

Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus, akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu.