Masalah APBD-P DKI Mulai Muncul, Prasetio Bilang Semua Diputuskan di Banggar

"Itu kan masih bisa berdebat dengan kami. Kami di Dewan pasti pada saatnya akan mempertanyakan juga di Banggar," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (8/8/2018).

Sejumlah masalah yang akan muncul dalam APBD Perubahan 2018 mulai muncul. Meskipun sebenarnya proses pembahasan APBD-P 2018 juga belum dimulai.

Saat ini, DPRD DKI Jakarta sering menggelar rapat tentang evaluasi penyerapan anggaran tiap SKPD. Dalam rapat itu, SKPD mengemukakan apa saja anggaran yang kemungkinan akan dimatikan atau ditambah dalam APBD-P.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengusulkan untuk mematikan anggaran pembangunan tiga rusun senilai Rp 712 miliar. Dinas Sumber Daya Air juga ingin mematikan anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 450 miliar. Belum lagi adanya kemungkinan tambahan anggaran untuk honor Tim Pertimbangan Monas.

Semua itu baru bisa ditentukan secara resmi melalui forum Banggar nanti. Prasetio memastikan dia akan mempertanyakan alasan Pemprov DKI atas penghapusan dan penambahan anggaran itu.

"Jadi intinya tunggu saja saya di banggar," kata Prasetio.

"Kalau mereka mencoret, kami tanya alasannya apa. Kalau memang kepentingannya ada dan alasan tepat ya kami izinkan. Tetapi kalau enggak tepat ya kami pertahankan," ujar dia.