Perebutan Jabatan Wagub DKI di Tengah "Persahabatan" PKS dan Gerindra

DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta sama-sama merasa berhak atas jabatan itu.

DPW PKS DKI Jakarta merasa, partainya paling berhak atas jabatan wakil gubernur setelah ditinggal Sandiaga. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Achmad Yani mengatakan, alasannya karena partainya sudah menunjukkan pengorbanan demi bisa berjuang bersama Partai Gerindra.

"PKS sudah menunjukkan kebersamaannya, sudah menunjukkan kesetiannya pada Gerindra dan bahkan sudah menunjukan pengorbanannya untuk perjuangan bersama Gerindra," ujar Yani ketika dihubungi, Selasa (14/8/2018).

Pengorbanan itu disebut dimulai saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Yani mengatakan, PKS saat itu sudah menetapkan Mardani Ali Sera sebagai wakil gubernur Sandiaga Uno. Namun, akhirnya Sandiaga justru menjadi calon wakil gubernur dan Anies Baswedan ditunjuk menjadi calon gubernur.

Yani mengatakan PKS juga sudah berkorban pada Pilkada Jawa Barat. Kader partainya Achmad Syaikhu ketika itu sudah akan maju berpasangan dengan Deddy Mizwar. Namun, demi berpasangan dengan calon dari Partai Gerindra, Sudrajat, maka Deddy Mizwar ditinggalkan.

Terakhir adalah terkait penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Sejak awal PKS sudah ingin menempati posisi calon wakil presiden. Namun, akhirnya yang diusung oleh partai koalisi adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang dua-duanya merupakan kader Gerindra.

"Ini, kan, sudah pengorbanan yang ketiga. Di balik pengorbanan dan kesetiaan yang begitu panjang, semua orang punya pandangan wajarlah bahwa PKS punya kesempatan menduduki posisi sebagai wagub DKI," ujar Yani.

Sama-sama punya hak

Namun, pendapat PKS DKI itu tidak diterima begitu saja oleh Gerindra. Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Iman Satria mengingatkan, partainya juga memiliki hak yang sama atas kursi wagub.

Dia mengingatkan agar penentuan posisi wakil gubernur Jakarta pengganti Sandiaga Uno dilakukan sesuai aturan. Artinya, partai pengusung kepala daerah yang menjabat berhak mengajukan dua nama ke DPRD DKI Jakarta. Kemudian DPRD DKI Jakarta akan memilih satu di antara dua orang itu.

Bisa PKS, bisa juga calon dari Gerindra yang dipilih DPRD DKI Jakarta.

"Menurut saya ya ikuti aturan main saja. Satu PKS dan satu dari Gerindra dan nanti dipilih DPRD," ujar Iman.

Ia mengatakan, tidak ada salah satu partai yang memiliki hak lebih besar daripada partai lainnya. Apalagi, kata Iman, dua partai itu sama-sama sudah berjuang untuk memenangkan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.

Ketua DPRD tak ikut campur

Nama-nama dari dua partai itu mulai bermunculan. Ada Mohamad Taufik dari Gerindra dan Mardani Ali Sera dari PKS.

Bagaimana tanggapan pimpinan tertinggi DPRD terkait nama-nama itui?

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak mau ikut campur dalam hal itu. Dia menyerahkan kepada PKS dan Gerindra untuk menentukan calon wagub terbaik.

"Itu terserah mereka, kan mereka yang punya, pemenang pilkada DKI. Saya enggak akan ikut-ikut, itu urusan rumah tangga Gerindra dan PKS," ujar Prasetio.

Sebagai ketua dewan, Prasetio hanya akan menjalankan mekanisme yang ada. Pertama adalah mekanisme pemberhentian Sandiaga sebagai wakil gubernur.

Dia tidak akan masuk ke dalam ranah politik mengenai siapa yang dicalonkan. Hanya saja, dia berharap pengganti Sandiaga nanti adalah sosok terbaik dari yang ada.