Pencabutan Pergub Kenaikan Tarif Sewa Rusun di Jakarta...

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rakyat DKI Jakarta Meli Budiastuti membenarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang kenaikan tarif rumah susun sewa telah dicabut.

"Tadi arahan dari Pak Gubernur, kami evaluasi dulu, kita kaji lagi pergub ini. Jadi untuk sementara pergub ini istilahnya di-hold dulu, dicabut dululah," ujar Meli di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Pergub Nomor 55 Tahun 2018 itu memuat kenaikan tarif 15 rusunawa yang berbentuk blok (kurang dari enam lantai).

Rusun-rusun tersebut adalah Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung. Kemudian juga Rusun Tambora I dan II, Rusun Pondok Bambu, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Cakung Barat, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Pulogebang.

Kenaikan tarif 20 persen tidak hanya berlaku untuk warga umum, tetapi juga warga relokasi. Meli mengatakan, pertimbangan penundaan kenaikan tarif disebabkan banyak penghuni yang secara ekonomi tidak mampu dan perlu dibantu. 

"Terutama warga relokasi yang mungkin penghasilannya masih di bawah UMP, kebutuhan dia hidup mungkin besar. Jadi selisih pendapatannya emang sangat minim akhirnya mereka pasti merasa keberatan kalau ada kenaikan tarif retribusi ini," kata Meli.

Penghuni keberatan

Salah satu penghuni, Suratmi mengatakan, ia dan penghuni lainnya merasa keberatan karena merasa akan tidak mampu membayar.

Sebab, dengan tarif yang berlaku saat ini saja, masih banyak warga yang menunggak, terutama warga yang berstatus relokasi.

"Apalagi yang relokasi itu usaha susah, cari duit susah, segini saja banyak yang nunggak," ujar Suratmi kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Suratmi meminta Pemprov DKI mempertimbangkan sikap penghuni yang menurut ketika direlokasi dari tempat tinggal sebelumnya.

Dia mengklaim warga tidak mendapat ganti rugi saat rumah mereka digusur dahulu.

"Kami enggak susah, bongkar juga kami nurut. Tapi, sekarang dinaikin, ya keberatan. Kami kan gusuran tanpa dibayar, tanpa kompensasi, sekarang malah dinaikin (tarif)," tutur dia.

Siti, penghuni lainnya merasa keadaan yang dialami saat ini tidak sesuai dengan janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno. 

"Dulu kampanye bilang rusunawa jadi rusunami (rumah susun sederhana milik), tapi mana. Kami semua di sini 5 blok dukung Pak Anies loh. Kami enggak minta macam-macam, cuma jangan dinaikin (tarif rusun)," ujar Siti.

Tunggakan masih bermasalah

Pasalnya tarif yang lama saja masih banyak penghuni yang menunggak uang sewa.

Selain itu, ia mengatakan, rusun juga bukan menjadi sumber pendapatan Pemprov DKI. Sebab, kebanyakan warga yang tinggal di sana adalah berpenghasilan rendah.

"Pertanyaannya lagi, kan, wagub terdahulu mengatakan, ekonomi di Jakarta ini masih kurang baik. Kalau kurang baik sementara yang berdampak masyarakat kecil salah satunya adalah penghuni rusun, kenapa dinaikkan?" ujar Bestari.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga Agustus 2018, tunggakan 24 rusunawa di DKI Jakarta mencapai angka Rp 43,1 miliar.

Tunggakan ini berasal dari empat tagihan. Tunggakan sewa saat ini tercatat sekitar Rp 27 miliar.

Tunggakan listrik dari lima rusunawa yang masih menggunakan meteran induk Rp 1,3 miliar. Adapun tunggakan air Rp 6,9 miliar dan denda tunggakan Rp 7,9 miliar.

Penghuni yang mengunggak tidak hanya mereka yang terprogram atau warga gusuran, tetapi juga warga umum.

Oleh karena itu, kenaikan rusunawa akan dikaji ulang.

Namun, pergub penyesuaian tarif tetap akan diterbitkan untuk mengatur tarif tower-tower yang baru dibangun dan belum dihuni.

Menurut rencana, sebelum Oktober, pergub akan diterbitkan kembali dengan penyesuaian tarif yang lebih adil.