Lahan Parkir Polda Metro yang Batal Dibangun Ahok, Dilanjutkan dengan APBN

Ahok telah melakukan groundbreaking pembangunan lapangan parkir tersebut pada Rabu 2 Maret 2016). Setelah dia turun, tak ada kabar terkait kelanjutan proyek ini.

Namun, pada Selasa (4/9/2018) sore, Kompas.com melihat sejumlah alat berat didatangkan untuk memugar lahan seluas 30.526 meter persegi tersebut. Pagar seng dipasang sebagai penutup lahan selama proses pembangunan dilakukan.

Sejumlah banner bergambar konsep bangunan parkir pun terpasang di pagar seng tersebut.

Kabag Fasilitas dan Konstruksi Biro Sarana dan Prasarana (Faskon Rosarpras) Polda Metro Jaya AKBP Ariyanto G mengatakan, pembangunan lahan parkir tersebut akhirnya menggunakan anggaran kepolisian yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini dana dari APBN. Enggak jadi menggunakan CSR. Ini masuk anggaran 2018, jadi pembangunannya harus selesai pada Desember 2018. Di lahan ini akan dibangun parkir mobil dengan kapasitas 700 unit mobil," ujar Ariyanto ketika ditemui di ruangannya, Selasa (4/9/2018).

Ariyanto menjelaskan, selain di lahan yang pernah dilakukan peletakan batu pertama oleh Ahok, pihaknya juga akan membangun gedung parkir lain di sisi samping SPBU Polda Metro Jaya yang sebelumnya merupakan gedung puja sera.

"Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung parkir untuk mobil sekitar Rp 100 miliar dan gedung parkir untuk motor mencapai Rp 13 miliar," kata dia.

Menurut Ariyanto pembangunan gedung parkir ini merupakan kebutuhan mendesak Polda Metro Jaya. Pasalnya, area parkir yang tersedia kini tak mampu lagi menampung kendaraan petugas dan warga yang tengah memiliki kepentingan di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya proyek pengerjaan gedung itu rencananya akan dibiayai melalui kewajiban pengembang reklamasi.

Adapun pembangunan dilakukan oleh PT Jaladri Kartika Paksi (Agung Podomoro Group). Pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 70 miliar, dan rampung dalam waktu satu tahun.

Namun, saat ini, mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. KPK menjerat Ariesman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Alhasil, proses pembangunan lahan parkir tersebut sempat mangkrak.