Salin Artikel

DPRD Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Jalankan Program OK OCE

Soalnya, dari target 40.000 wirausaha baru tahun ini, baru 1.000-an peserta OK OCE yang mengantongi izin usaha mikro kecil (IUMK) atau surat keterangan usaha (SKU).

"Ini bagaimana kesiapan dari Pemprov DKI? (Target) 200.000 itu selama lima tahun jabatan, berarti setahun 40.000 orang. Mana? Udah hampir setahun," ujar Bestari di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Jika target 40.000 wirausaha baru tidak berhasil dicapai tahun ini, lanjut dia, Pemprov DKI juga akan kesulitan mengejar target tersebut pada 2019. Belum lagi ditambah target murni tahun 2019 yang juga harus menelurkan 40.000 wirausaha baru.

"Apa tahun depan bisa 80.000? Terus duitnya dari mana," kata Bestari.

Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya sebelumnya mengatakan, kesuksesan program OK OCE didasarkan pada jumlah peserta yang mengantongi IUMK atau SKU.

Dari target 40.000 per tahun, baru 1.000-an peserta OK OCE yang mengantongi IUMK atau SKU.

"Dari 1.000 (peserta) itu, UMK-nya baru 450-an, sisanya itu SKU," kata Faransyah, Minggu kemarin.

Sementara itu, data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menunjukkan baru 608 peserta OK OCE yang mengantongi izin IUMK.

Faransyah mengakui masih banyak pekerjaan untuk memenuhi target 40.000 wirausaha baru yang memiliki IUMK atau SKU dalam waktu empat bulan terakhir di sisa tahun 2018 ini. Namun, dia optimistis target itu akan terpenuhi.

PGO meminta tiap kelurahan di Jakarta menerbitkan 200 IUMK atau SKU hingga akhir 2018 untuk mengejar target tersebut.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/10/14143671/dprd-pertanyakan-kesiapan-pemprov-dki-jalankan-program-ok-oce

Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke