Bedah Rumah Tidak Dijadikan Program Tahunan Pemprov DKI

Menurut Meli, APBD DKI Jakarta belum dimungkinkan untuk melaksanakan program tersebut.

"Belum kami usulkan untuk menjadi program tahunan karena alokasi APBD belum bisa ke sana ya," ujar Meli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Meli menyampaikan, rumah yang direnovasi melalui APBD harus memenuhi sejumlah kriteria.

Salah satunya yakni kepastian alas hak dan status rumah tersebut.

"Harus jelas ya kalau kami melakukan perbaikan rumah itu, atas alas haknya, status bangunannya, itu harus jelas," kata dia.

Lagi pula, Meli menyebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI tengah fokus melaksanakan program penataan kawasan berbasis community action plan (CAP).

"Jadi, kami belum usulkan. Kami sekarang masih fokus ke CAP ya, penataan kawasan," ucap Meli.

Program bedah rumah juga tidak dilanjutkan pada 2018. Program itu hanya dilaksanakan pada 2017 lewat kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR).

Adapun program bedah rumah mulai dilakukan pada 17 April 2017.

Permulaan program di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, tersebut sempat disaksikan Djarot Saiful Hidayat yang saat itu menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.

Kriteria rumah yang dibedah adalah pemilik rumah harus berasal dari masyarakat tidak mampu.

Program itu tuntas dikerjakan pada September 2017. Ada 67 rumah yang direnovasi.

"Sudah selesai di September 2017, tetapi bukan 83 rumah yang direnovasi, hanya ada 67 tumah yang direnovasi," kata Lurah Cilincing Sugiman.