DPRD DKI: Ini Rapor Merah Dinas Sumber Daya Air, Selalu Begini...

Mata anggaran dengan penyerapan terendah yakni pembebasan lahan.

Dari Rp 1,8 triliun yang dianggarkan di 2018 untuk pembebasan lahan, baru 20 persen yang terserap.

"Ini rapor merah SDA, selalu kayak begini, sudah berapa tahun ini karena masalah pembebasan lahan. Begitu banyak uang yang kita taruh di pembebasan lahan, tetapi tidak ada yang cair sedikit pun,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria usai rapat koordinasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Padahal, Jakarta sudah memasuki musim penghujan. Iman menilai antisipasi banjir belum maksimal.

Beberapa kali sungai mengalami pendangkalan, termasuk penyempitan trase. Sementara pembebasan lahan yang dilakukan belum berjalan maksimal, beberapa kali masih alami penyempitan.

Iman mengatakan, Komisi D bakal menyelidiki Unit Pelayanan Tanah (UPT) milik Dinas Sumber Daya Air terkait rendahnya serapan pembebasan lahan.

Iman mengingatkan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengganti kepala UPT jika serapan terus rendah.

“Harus berani mengambil keputusan. Kalau perlu ganti kepala UPT-nya," ujar dia. 

Menanggapi hal ini, Asisten Pembangunan DKI Jakarta Yusmada Faizal mengaku sudah mendesak Dinas Sumber Daya Air mempercepat kerjanya.

Ini untuk memastikan anggaran terserap dan sisanya tak besar.

“Suka tidak suka harus dipercepat, harus digas jangan injek rem terus,” kata Yusmada.

Yusmada mengakui pembebasan lahan merupakan masalah klasik yang selalu terjadi akhir tahun.

Ia menyarankan Dinas SDA mempercepat pembayaran. Ia pun menekankan agar selalu aktif berkomunikasi secara internal.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memperingatkan jangan sampai sisa lebih penggunaan anggaran membengkak karena rendahnya penyerapan SDA. 

“Ini catatan saya. Lihat saja saat rapat banggar nanti,” kata Prasetio.