Kepala Unit Pengelola Rusun (KUPRS) Jatirawasari Dwiyanti Chotifah mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi berkas pendaftaran calon penghuni.
Hasil verifikasi akan dicocokkan dengan data kependudukan yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.
"Calon penghuni yang mendaftar masih tahap verifikasi untuk selanjutnya bersurat ke Dukcapil untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sudah memiliki rumah atau tidak," kata Yanti saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (8/11/2018).
Hingga November 2018, 150 calon penghuni rusunawa KS Tubun telah terdaftar. Mereka juga telah melihat unit hunian di rusunawa tersebut.
"Untuk (rusunawa) KS Tubun hingga November pendaftar ada 150 orang. Calon penghuni sudah melihat unit hunian," kata Yanti.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budhiastuti mengatakan, rusunawa KS Tubun direncanakan siap huni pada Oktober 2018.
"Target kami Oktober," kata Meli ketika dihubungi, Jumat (24/8/2018).
Harga sewa per bulan untuk penghuni rusunawa KS Tubun adalah Rp 1,5 juta.
Rusunawa ini diperuntukkan bagi warga berpenghasilan Rp 4,5 juta hingga Rp 7 juta.
Rusunawa KS Tubun merupakan rusunawa terakhir yang dibangun pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Ada 3 tower di Rusunawa KS Tubun yang terdiri dari 16 lantai dengan fasilitas berbeda pada beberapa bagian.
Lantai 1 berisi kantor pengelola, ruang taman belajar pendidikan anak usia dini (PAUD), ruang kesehatan, aula, dan bank yang masih kosong.
Di lantai 2 dan 3 berisi ruang usaha yang berderet dengan total 113 ruang. Ada pula Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Kuning di halaman rusun.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/08/15430411/rusunawa-ks-tubun-masih-belum-dihuni-hingga-november