Penjelasan Pemprov DKI soal Status Kepemilikan Lahan Eks Kedubes Inggris

"Sertifikat atas nama Kedubes Inggris yang perolehannya pemberian dari pemerintah pusat," ujar Saefullah dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Saefullah menjelaskan, pemerintah pusat pernah menerbitkan surat berisi penyerahan lahan tersebut kepada pihak Kedubes Inggris.

Dalam surat itu, ada klausul yang menyatakan bahwa lahan itu milik Kedubes Inggris selama masih digunakan oleh pihak kedutaan tersebut.

Karena sudah punya gedung baru di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, lanjut Saefullah, Kedubes Inggris kemudian menyurati Kementerian Luar Negeri untuk pindah kantor.

Namun, surat itu ditarik kembali karena gedung di kawasan Bundaran HI masih digunakan oleh sejumlah staf kedutaan.

"Sekarang kantor itu dipakai lagi untuk stafnya Kedubes Inggris, artinya (lahan itu) masih dikuasai, sertifikatnya masih (atas nama) Kedubes Inggris. Kalau mau ambil itu, kita harus lakukan pembebasan," kata Saefullah.

Dengan demikian, Saefullah menyebut status kepemilikan lahan itu sudah jelas milik Kedubes Inggris. Dia berharap DPRD DKI Jakarta menyetujui penyertaan modal daerah (PMD) Rp 500 miliar yang diajukan BUMD PT Jakarta Propertindo dalam APBD DKI 2019 untuk membeli lahan itu.

Pemprov DKI diketahui telah menugaskan Jakpro untuk membeli lahan tersebut.

"Harapannya pembebasan tanah Kedubes Inggris bisa kita lakukan, mengingat sudah dua tahun berturut-turut tidak bisa kita eksekusi. Saat ini statusnya sudah clear, jadi Pemprov bisa lakukan pembayaran ini ke Kedubes Inggris, difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri," ucap Saefullah.

Namun, DPRD DKI akhirnya mencoret PMD Rp 500 miliar yang diajukan Jakpro tersebut.

Seperti diketahui, Pemprov DKI juga pernah berencana membeli lahan eks Kedubes Inggris pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun ruang terbuka hijau di sana.

Pemprov DKI menganggarkan pembelian lahan sebesar Rp 479 miliar dalam APBD DKI 2016. Namun, anggaran itu dibatalkan karena persoalan kepemilikan lahan, apakah milik negara atau milik Kedubes Inggris.