Tarif Parkir Murah di IRTI Monas Bakal Naik, PNS DKI Beralih Parkir di Gedung DPRD

Hal ini dirasakan oleh Wildan Catra, salah satu jurnalis yang setiap hari mengendarai sepeda motor untuk liputan ke Balai Kota.

"Iya sekarang jadi penuh banget parkiran, PNS pada parkir di DPRD," kata Wildan, Jumat (11/1/2019).

Hal yang sama disampaikan Zulnis Firmansyah, yang tiap pagi juga parkir di lantai paling bawah basement.

Ia mengaku memerlukan waktu sampai 20 menit berputar-putar di basement untuk menccari parkir.

"Padahal biasanya cepat, sekarang cepat-cepatan sama PNS, jadi rebutan" kata Zulnis.

Parkiran di Gedung DPRD terdiri dari empat lantai. Lantai pertama hingga ketiga dikhususkan untuk mobil.

Sementara sepeda motor dipusatkan di lantai paling bawah. Setidaknya, parkiran itu bisa menampung 1.000 sepeda motor.

Petugas Pamdal yang bertugas menjaga parkiran bawah tanah gedung DPRD DKI Andri Kurniawan mengatakan, memang sejak sepekan terakhir parkiran sepeda motor lebih penuh dari biasanya.

Selain karena PNS yang pindah, parkiran juga penuh karena ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Satpol PP dan Pamdal tengah menjalani pelatihan dan parkir di tempat tersebut.

"Ada 700 PJLP dari Biro Umum dan Satpol PP, makanya penuh banget jadinya," kata Andri.

Terkait kondisi ini, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, PNS seharusnya berhenti membawa kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum.

"Bukan berarti parkir di DPRD. Itu parkir untuk anggota dewan, untuk pegawai dewan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta.

Anies mengatakan, perlu diambil kebijakan komprehensif agar PNS DKI dan warga Jakarta bisa benar-benar beralih ke angkutan umum.

Ia tak ingin kebijakan yang diambilnya sekadar memindahkan parkir.

"Nanti akan saya panggil khusus (Dinas Perhubungan) untuk memastikan," ujar Anies.

Sebelumnya, Anies mengatakan akan menaikkan tarif parkir di IRTI Monas bagi pegawai PNS DKI.

Selama ini, pegawai yang berkantor di Balai Kota memanfaatkan parkir di IRTI Monas dengan tarif lebih murah dari tarif umum yang sebesar Rp 66.000 per bulan untuk mobil.

Mulai 15 Januari 2019 nanti, PNS DKI bakal dikenakan parkir umum berlangganan dengan tarif Rp 550.000 atau delapan kali lipat dari tarif sebelumnya.

Untuk sepeda motor, tarif parkir yang tadinya Rp 22.000 per bulan menjadi Rp 352.000 per bulan.

Dengan berkurangnya lahan parkir dan mahalnya tarif, PNS DKI diharapkan dapat beralih menggunakan transportasi massal.