ERP, Tak Lagi Jadi Prioritas Pemprov DKI Kurangi Kemacetan...

Proyek ERP sudah bertahun-tahun didengungkan.

Ketika Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, program ini dipercaya menjadi solusi mengentaskan kemacetan Jakarta.

Pada pertengahan 2014, sudah ada dua perusahaan yang melakukan uji coba, yakni Kapsch dari Swedia dan Q-free dari Norwegia. 

Pada masa Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, pergub ERP direvisi.

Revisi dilakukan karena ada kritik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Lelang bermasalah

Proses pengadaan yang dua kali dikritik KPPU itu akhirnya terbukti bermasalah.

Kapsch dan Q-free mengundurkan diri dari lelang. Sementara itu, tersisa, PT Bali Towerindo Sentra.

Tak diketahui persis alasan kedua penyedia teknologi itu mengundurkan diri.

Anies kini tengah meminta pendapat hukum Kejaksaan Agung untuk menentukan nasib MRT.

Ia mengaku tidak mau terburu-buru memaksakan ERP beroperasi sesuai target yakni 2019.

"Kira-kira kalau tidak ada masalah memundurkan diri tidak kira-kira? Itu menggambarkan tidak?" kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

"Bahkan sekarang saja sudah pada malah mundur tuh. Malah bisa jadi pertanyaan kan?" lanjut dia.

Anies juga mengaku tak memprioritaskan ERP dalam penanganan kemacetan.

"Kita lebih penting membangun transportasi umumnya daripada ERP-nya," ujar Anies pekan lalu.

Tak jadi prioritas

Sikap Anies yang tidak lagi memprioritaskan ERP menuai kritik dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio meminta Anies tetap memprioritaskan ERP yang telah diupayakan gubernur-gubernur sebelumnya.

"Saya akan tanyakan ke Pak Gubernur. Ini kan program yang bagus," kata Prasetio ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

Prasetio mengaku bingung bagaimana dua penyedia teknologi ERP bisa mundur dari lelang.

Ia menyayangkan Anies hanya fokus mengembangkan transportasi umum, tetapi tidak menyelesaikan macet yang kian parah.

"Sekarang mau benahi transportasi umum gimana? Coba ilangin Kopaja jelek, kasarnya, kan, pasti berontak. Dengan adanya penyekatan (kendaraan pribadi) di situ, kan, semua negara maju pakai kok, Singapura, Malaysia, negara-negara tetangga pakai. Apa kita mundur lagi 20 tahun lagi? Kita sudah mundur MRT 20 tahun," ujar Prasetio.

Prasetio menyarankan agar pembenahan transportasi umum dan realisasi ERP bisa dijalankan beriringan.