Anies Putuskan Renegosiasi Kontrak untuk Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

"Opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti. Kami akan jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air," kata Anies dalam konferensi pers, Senin (11/2/2019).

Langkah perdata atau renegosiasi yang akan dilakukan, kata Anies, dimulai dengan head of agreement atau kesepakatan awal antara PAM Jaya dengan dua pihak swasta yaitu Palyja dan Aetra. Head of agreement diupayakan selesai dalam waktu sebulan.

"Itu adalah kesepakatan awal sebelum ada atau perjanjian kerjasama, jadi nanti mengatur agendanya, apa saja yang diatur, apa saja yang akan dibicarakan," ujar Anies.

Terkait arah renegosiasi atau proses pengambilalihan, Direktur PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mengatakan perlu ada kesepakatan dengan Palyja dan Aetra terlebih dahulu.

"Itu detailnya nanti, di HoA (head of agreement) kan," kata Priyatno.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan air minum di Jakarta kepada PT PAM Lyonnaise Haya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (kini bernama PT Aetra Air Jakarta) sejak tahun 1997. Perjanjian ini berlangsung hingga 2023.

Kebijakan tersebut digugat oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang diajukan pada 22 November 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KMMSAJ yang terdiri atas LBH Jakarta, ICW, KIARA, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Koalisi Anti Utang, Walhi Jakarta, dan beberapa LSM lain mengajukan gugatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, dan PT Perusahaan Air Minum Jaya serta PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta sebagai pihak turut tergugat.

Pada 2017, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan swastanisasi itu disetop lewat putusan kasasi.

Direktur PAM Jaya kala itu, Erlan Hidayat, mengusulkan renegosiasi atau restrukturisasi kontrak dengan Palyja dan Aetra. Namun langkah ini ditolak Gubernur Anies Baswedan.

Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusannya. Ia memastikan akan mengikuti keputusan MA di tingkat kasasi untuk menghentikan swastanisasi.

Namun salah satu tergugat dalam perkara itu, yaitu Kementerian Keuangan, tidak menerima putusan kasasi MA itu dan mengajukan peninjauan kembali (PK).

MA kemudian mengabulkan permohonan PK yang diajukan Kementerian Keuangan. Dengan demikian putusan sebelumnya dibatalkan. Putusan tersebut keluar pada 30 November 2018. Itu artinya, swastanisasi pengelolaan air di Jakarta tetap boleh dilanjutkan.