Salin Artikel

Taufik Lobi Fraksi DPRD untuk Bahas Penjualan Saham DKI di Perusahaan Bir

Taufik melakukan lobi itu untuk memenuhi janjinya kepada demonstran yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepas saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu.

"Saya kan waktu nerima teman-teman yang demo, berjanji untuk mengkomunikasikan ini pada fraksi-fraksi. Sudah mulai jalan hari ini, saya coba ngobrol-ngobrol," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Menurut Taufik, beberapa fraksi sudah bersedia untuk membahas surat pengajuan persetujuan pelepasan saham dari Anies.

DPRD DKI rencananya akan membahas surat itu dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pada Rabu (13/3/2019).

"Kayaknya hari Rabu rapim. Rapim itu membacakan surat (pengajuan pelepasan saham), nanti keputusannya apa, kan suratnya harus diproses," kata Taufik.

Gubernur Anies diketahui sudah dua kali mengirim surat permohonan persetujuan pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Surat pertama dikirim pada 16 Mei 2018 dan surat kedua pada 31 Januari 2019. Namun, surat tersebut hingga kini belum direspons DPRD DKI.

Prasetio pernah menyampaikan bahwa dia menolak rencana pelepasan saham itu karena menilai Delta Djakarta memberikan dividen bagi keuangan daerah.

Penolakan dari Prasetio itu memicu organisasi kemasyarakatan (ormas) Jawara Betawi dan Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat (8/3/2019).

Mereka bahkan mengancam melakukan aksi setiap Jumat jika Prasetio tetap menolak pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta.

Pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta merupakan janji kampanye Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Pemprov DKI diketahui sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Pemprov memiliki saham sebesar 26,25 persen di Delta Djakarta.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/11/18192051/taufik-lobi-fraksi-dprd-untuk-bahas-penjualan-saham-dki-di-perusahaan-bir

Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke